Komisi IX DPR bentuk Panja Outsourcing
Rabu, 10 April 2013 - 17:32 WIB
Komisi IX DPR bentuk Panja Outsourcing
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, Komisi IX DPR menggelar rapat bersama gabungan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar.
Diketahui, dalam rapat tersebut, baik Menteri BUMN, Menakertrans, dan DPR, membahas mengenai sistem outsourcing di BUMN.
Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf mengatakan, rapat hari ini mengambil kesimpulan akan segera membentuk panitia kerja (Panja) Outsoursing di BUMN.
"Kesimpulan rapat hari ini adalah Komisi IX DPR akan membentuk Panja Outsourcing BUMN, dalam rangka penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN," ujar Nova di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013).
Politikus Partai Demokrat ini mengakui, Panja Outsourcing BUMN akan mulai bekerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013. "Setelah ada kesepakatan dalam rapat pleno komisi," ucapnya.
Legislator yang biasa dipanggil Noriyu ini mengingatkan, seluruh jajaran direksi BUMN untuk mematuhi tentang outsourcing yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Komisi IX akan terus mengawasi dan memantau berbagai kasus perburuhan di BUMN," pungkasnya.
Diketahui, dalam rapat tersebut, baik Menteri BUMN, Menakertrans, dan DPR, membahas mengenai sistem outsourcing di BUMN.
Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf mengatakan, rapat hari ini mengambil kesimpulan akan segera membentuk panitia kerja (Panja) Outsoursing di BUMN.
"Kesimpulan rapat hari ini adalah Komisi IX DPR akan membentuk Panja Outsourcing BUMN, dalam rangka penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN," ujar Nova di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013).
Politikus Partai Demokrat ini mengakui, Panja Outsourcing BUMN akan mulai bekerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013. "Setelah ada kesepakatan dalam rapat pleno komisi," ucapnya.
Legislator yang biasa dipanggil Noriyu ini mengingatkan, seluruh jajaran direksi BUMN untuk mematuhi tentang outsourcing yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Komisi IX akan terus mengawasi dan memantau berbagai kasus perburuhan di BUMN," pungkasnya.
(maf)
