Demi gedung baru, KPK bongkar bangunan liar di Guntur
Senin, 08 April 2013 - 17:33 WIB
Demi gedung baru, KPK bongkar bangunan liar di Guntur
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan melakukan pembongkaran terhadap 81 kepala keluarga (KK) di Jalan Gembira, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan yang tidak memiliki izin tinggal untuk pembangunan gedung baru KPK di atas tanah lebih dari 8.000 m2 itu.
"KPK sudah pada perencanaan gedung baru KPK, melalui anggaran yang telah ada. Sehubungan rencana itu, dibantu satuan Pemkot Jakarta Selatan akan melakukan pengosongan lahan besok, yang selama ini dihuni 81 kk yang tidak berhak, tindakan pengosongan tersebut tidak secara tiba-tiba," kata Sekjen KPK Anis Said Basalamah dalam konferensi pers nya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Dikatakan dia, sebelumnya KPK telah melakukan serangkain langkah dan pengosongan lahan sejak Maret 2011. "Kami sejak 14 maret 2011 mengirimkan surat kepada lurah perihal pemohonan pembersihan lahan," terangnya.
Selanjutnya, lembaga superbody ini juga sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat setempat bersama pihak lainnya untuk merumuskan jalan keluar pada pengosongan itu.
"Dalam pertemuan KPK, Komnas HAM, perumahan, dan Dinas DKI tersekapati solusi dengan memberikan rusunawa sebagai alternatif solusi, bahkan KPK telah mengupayakan langsung dengan menyurati Kementerian Perumahan Rakyat."
"Hanya 13 kk dari 19 kk yang semula setuju yang mau mengikuti program rusunawa, sedangkan program Dinsos tidak ada yang disetujui," sambungnya.
Karena belum juga mendapatkan kesepakatan, KPK pun akhirnya kembali menyurati Komnas HAM dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo perihal pengosongan lahan itu, dan pengosongan tetap dilaksanakan.
"Karena tidak bersedia kembali menyurati Komnas HAM serta Gubernur DKI Jakarta, disepakati pengosongan lahan akan dilakukan besok. Setelah sebelumnya surat peringatan pertama dan kedua tertanggal 22 Maret 2013 dan 1 April 2013," tuntasnya.
"KPK sudah pada perencanaan gedung baru KPK, melalui anggaran yang telah ada. Sehubungan rencana itu, dibantu satuan Pemkot Jakarta Selatan akan melakukan pengosongan lahan besok, yang selama ini dihuni 81 kk yang tidak berhak, tindakan pengosongan tersebut tidak secara tiba-tiba," kata Sekjen KPK Anis Said Basalamah dalam konferensi pers nya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Dikatakan dia, sebelumnya KPK telah melakukan serangkain langkah dan pengosongan lahan sejak Maret 2011. "Kami sejak 14 maret 2011 mengirimkan surat kepada lurah perihal pemohonan pembersihan lahan," terangnya.
Selanjutnya, lembaga superbody ini juga sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat setempat bersama pihak lainnya untuk merumuskan jalan keluar pada pengosongan itu.
"Dalam pertemuan KPK, Komnas HAM, perumahan, dan Dinas DKI tersekapati solusi dengan memberikan rusunawa sebagai alternatif solusi, bahkan KPK telah mengupayakan langsung dengan menyurati Kementerian Perumahan Rakyat."
"Hanya 13 kk dari 19 kk yang semula setuju yang mau mengikuti program rusunawa, sedangkan program Dinsos tidak ada yang disetujui," sambungnya.
Karena belum juga mendapatkan kesepakatan, KPK pun akhirnya kembali menyurati Komnas HAM dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo perihal pengosongan lahan itu, dan pengosongan tetap dilaksanakan.
"Karena tidak bersedia kembali menyurati Komnas HAM serta Gubernur DKI Jakarta, disepakati pengosongan lahan akan dilakukan besok. Setelah sebelumnya surat peringatan pertama dan kedua tertanggal 22 Maret 2013 dan 1 April 2013," tuntasnya.
(kri)
