KY: Hakim nakal akibat proses rekrutmen KKN
Sabtu, 06 April 2013 - 05:17 WIB
KY: Hakim nakal akibat proses rekrutmen KKN
A
A
A
Sindonews.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai, masih banyaknya hakim nakal di tanah air selain disebabkan oleh pengawasan yang lemah. Selain itu, masih ditemukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen dan promosi mutasi hakim.
"Itulah latar belakang yang menjadi penyebab banyaknya hakim nakal," katanya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (5/4/2013).
Dia menjelaskan, rekrutmen hakim yang jauh dari transparan dan tidak objektif sangat mempengaruhi SDM dan mentalitas seorang hakim. "Proses awalnya yang salah itu mengakibatkan dalam melaksanakan tugas juga salah," tegasnya.
Selain itu, imbuhnya, dalam hal promosi dan mutasi hakim sering ditemukan praktik nepotisme, sehingga integritas dan kemampuan tidak lagi menjadi tolak ukur.
"Seperti ada ditemukan hakim yang berprestasi tidak diberikan, dan sebaliknya hakim yang tidak berprestasi diberi jabatan," katanya.
Akibatnya, kata Suparman, bagi hakim yang tidak memiliki kemampuan diberikan jabatan sudah jelas memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti praktik suap.
Suparman juga mengatakan, bahwa selama ini efek jera dalam kasus hakim nakal tersebut belum ada. Namun, ironisnya yang ditemukan justru hakim nakal tersebut meningkatkan kewaspadaannya dalam mempercanggih untuk menerima suap.
"Jadi untuk memperbaiki semua ini MA harus memperbaiki sistem mulai dari rekrutmen hingga peningkatan pengawasan, ” ujarnya.
"Itulah latar belakang yang menjadi penyebab banyaknya hakim nakal," katanya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (5/4/2013).
Dia menjelaskan, rekrutmen hakim yang jauh dari transparan dan tidak objektif sangat mempengaruhi SDM dan mentalitas seorang hakim. "Proses awalnya yang salah itu mengakibatkan dalam melaksanakan tugas juga salah," tegasnya.
Selain itu, imbuhnya, dalam hal promosi dan mutasi hakim sering ditemukan praktik nepotisme, sehingga integritas dan kemampuan tidak lagi menjadi tolak ukur.
"Seperti ada ditemukan hakim yang berprestasi tidak diberikan, dan sebaliknya hakim yang tidak berprestasi diberi jabatan," katanya.
Akibatnya, kata Suparman, bagi hakim yang tidak memiliki kemampuan diberikan jabatan sudah jelas memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti praktik suap.
Suparman juga mengatakan, bahwa selama ini efek jera dalam kasus hakim nakal tersebut belum ada. Namun, ironisnya yang ditemukan justru hakim nakal tersebut meningkatkan kewaspadaannya dalam mempercanggih untuk menerima suap.
"Jadi untuk memperbaiki semua ini MA harus memperbaiki sistem mulai dari rekrutmen hingga peningkatan pengawasan, ” ujarnya.
(kri)
