PDIP tolak pembatasan peliputan pers di Senayan
Selasa, 02 April 2013 - 10:19 WIB
PDIP tolak pembatasan peliputan pers di Senayan
A
A
A
Sindonews.com - Dalam rapat paripurna DPR hari ini salah satunya mengagendakan laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengenai penyempurnaan rancangan peraturan tentang peliputan pers. Seperti diketahui peraturan ini masih menuai kontroversi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo salah satu pihak yang menolak aturan yang membelenggu pers untuk melakukan peliputan di Senayan. Ia menegaskan, pers adalah mitra kerja DPR dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Secara pribadi saya melihat pers sebagai mitra anggota DPR untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, jika pers dibatasi melakukan peliputan sangat tidak pas dan naif. Apalagi, sehari-hari masyarakat begitu susah masuk ke dalam Gedung DPR.
"Kalau sampai pers dibatasi, dijadikan Istana DPR saja. Paspampres dimasukan ke DPR saja," tandasnya.
Tjahjo berpendapat, kinerja DPR tetap perlu dikomunikasikan melalui media. Sehingga, hasil kerja orang-orang yang mengaku wakil rakyat ini tersampaikan ke masyarakat.
"Pers bagian yang tidak terpisahkan dengan DPR," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo salah satu pihak yang menolak aturan yang membelenggu pers untuk melakukan peliputan di Senayan. Ia menegaskan, pers adalah mitra kerja DPR dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Secara pribadi saya melihat pers sebagai mitra anggota DPR untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, jika pers dibatasi melakukan peliputan sangat tidak pas dan naif. Apalagi, sehari-hari masyarakat begitu susah masuk ke dalam Gedung DPR.
"Kalau sampai pers dibatasi, dijadikan Istana DPR saja. Paspampres dimasukan ke DPR saja," tandasnya.
Tjahjo berpendapat, kinerja DPR tetap perlu dikomunikasikan melalui media. Sehingga, hasil kerja orang-orang yang mengaku wakil rakyat ini tersampaikan ke masyarakat.
"Pers bagian yang tidak terpisahkan dengan DPR," pungkasnya.
(kri)
