Publik tak setuju presiden rangkap jabatan

Sindonews.com - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan, dilihat dari hasil survei, tampaknya publik tidak setuju jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rangkap jabatan di partai, apalagi jabatan tersebut cukup strategis.

"Publik menghendaki semua presiden Indonesia, siapapun dia, fokus pada tugasnya sebagai presiden dan tidak merangkap (jabatan)," ujar Hajriyanto melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (1/4/2013).

Pada kesempatan itu dia menyatakan, agar presiden fokus mengurus rakyatnya, lebih baik dibuat ketentuan dalam Undang-undang (UU). Ketika seseorang sudah terpilih menjadi presiden, maka dia harus mundur dari partai politik (parpol).

Menurut dia, sebagai seorang pemimpin seharusnya menerima keluhan dari rakyatnya. jangan sampai jadi seorang pemimpin yang anti kritik. "Namanya juga aspirasi, perlu didengar," kata dia.

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, secara legal formal tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Presiden SBY meskipun saat ini sudah merangkap sebagai ketua umum partai yang diembannya.

Dulu, kata dia, Presiden Megawati Soekarnoputri juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Yang pasti secara legal formal tidak ada aturan yang dilanggar dan secara kesejarahan juga ada presedennya, bukan sesuatu yang baru," tukasnya.

Sekadar diketahui, Presiden SBY yang kini terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat setelah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali 30-31 Maret 2013 kemarin. SBy juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat, dan Ketua Dewan Pembinan Demokrat.

Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai Demokrat SBY menjabat sebagai Ketum partai.

"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Jumat 29 Maret 2013.

Dia menjelaskan, SBY sering kali memerintahkan menterinya yang berasal dari partai politik (parpol) agar tetap fokus pada tugas kementeriannya daripada parpol masing-masing. Tetapi SBY sendiri yang mengkhianati ucapannya tersebut.

"Publik mengharapkan SBY sepenuhnya mencurahkan waktu untuk mengurus tugas-tugas negara dan pemerintahan," tandasnya.