Awasi KPK, dibutuhkan Komisi Independen

Senin, 01 April 2013 - 08:00 WIB
Awasi KPK, dibutuhkan...
Awasi KPK, dibutuhkan Komisi Independen
A A A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menyatakan agar kejadian bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tak kembali terjadi, diperlukan komisi pengawasan independen untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, jika nantinya sudah ada lembaga independen yang mengawasi hal tersebut, diyakini tidak akan ditemukan lagi kasus-kasus seperti bocornya sprindik.

"Karena lembaga pengawas yang ada saat ini tak netral alias berasal dari kalangan internal. Maka itu, saat ini kita juga tengah menggodok Undang-Undang tersebut," katanya kepada Sindo, Senin (1/4/2013).

Dia menjelaskan, lembaga pengawas independen yang dimaksudkan itu betul- betul tidak ada keterkaitan dengan KPK sehingga bisa bekerja dengan optimal.

Sementara itu terkait penyelidikan kasus Sprindi yang saat ini masih berjalan, Nudirman meminta kepada publik untuk menunggu keputusan dari Komite Etik.

"Sekarang lebih baik kita menunggu hasil dari Komite Etik," kata Nudirman.
(rsa)
Berita Terkait
Jadi Program Unggulan,...
Jadi Program Unggulan, Sport Center Bulukumba Tak Kunjung Terealisasi
Gubernur Lakukan Groundbreaking...
Gubernur Lakukan Groundbreaking Sumut Sport Center Bertaraf Internasional
Pembangunan Sport Center...
Pembangunan Sport Center Pangkalan Bun Akan Terus Dilanjutkan
Dikaitkan dengan Kasus...
Dikaitkan dengan Kasus Hambalang, Gede Pasek: Akan Kami Hadirkan Bukti Telak
Dukung Sumut Sport Center,...
Dukung Sumut Sport Center, Menpora: Jangan Diragukan Lagi Pak Gubernur
Soal Siap Digantung...
Soal Siap Digantung di Monas, Anas: Lahir Batin Saya Tidak Melakukan yang Dituduhkan Itu
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved