Pramono usulkan KPK dibentuk di kabupaten
Pramono usulkan KPK dibentuk di kabupaten
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mendukung penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mewujudkannya, politikus PDIP ini menyarankan agar lembaga antikorupsi itu juga dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota.
"KPK ini saya masih memandang sebagai lembaga yang kuat, yang mana saya ingin lembaga ini lebih kuat hingga tingkat kabupaten atau kota," kata Pramono pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Menurut dia, meski yakin sebagai lembaga superbody namun untuk menjawab tantangan agar kinerja tidak menurun menyusul kasus korupsi terus meningkat, maka KPK diharapkan terus berinovasi termasuk masuk ke tingkat kabupaten atau kota.
"KPK yang sudah seperti ini kewenangannya cukup kuat ternyata belum bisa menjawab korupsi dalam jangka panjang harus ditangani lembaga lebih kuat," terangnya.
Ia pun mencontohkan, KPK yang saat ini masih terpusat dalam satu lembaga akan mengalami kesulitan ketika menghadapi banyaknya kasus korupsi di berbagai daerah.
"Seperti masalah perkebunan di daerah kalau ditangai KPK pusat kan kejauhan harus diperkuat seperti membentuk KPK hingga kabupaten," tandasnya.
"KPK ini saya masih memandang sebagai lembaga yang kuat, yang mana saya ingin lembaga ini lebih kuat hingga tingkat kabupaten atau kota," kata Pramono pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Menurut dia, meski yakin sebagai lembaga superbody namun untuk menjawab tantangan agar kinerja tidak menurun menyusul kasus korupsi terus meningkat, maka KPK diharapkan terus berinovasi termasuk masuk ke tingkat kabupaten atau kota.
"KPK yang sudah seperti ini kewenangannya cukup kuat ternyata belum bisa menjawab korupsi dalam jangka panjang harus ditangani lembaga lebih kuat," terangnya.
Ia pun mencontohkan, KPK yang saat ini masih terpusat dalam satu lembaga akan mengalami kesulitan ketika menghadapi banyaknya kasus korupsi di berbagai daerah.
"Seperti masalah perkebunan di daerah kalau ditangai KPK pusat kan kejauhan harus diperkuat seperti membentuk KPK hingga kabupaten," tandasnya.
(lns)
Explore More