Aparat diskriminatif tangani terorisme dengan kekerasan di Papua

Sindonews.com - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, aparat penegak hukum diskriminatif dalam mengatasi tindakan terorisme dengan gerakan separatis di Papua.

Menurut Din, pihak aparat penegak hukum tidak adil dalam memberikan perlakukan terhadap kedua oknum itu. Itu terlihat dari tindakan kekerasan yang dilakukan Densus 88 dalam menangani para teroris. Sedangkan pihak TNI tidak bertindak keras dalam menangani para pemberontak di Papua.

“Mengapa sekarang sama yang itu (separatis Papua) tidak keras. Masa giliran sama teroris bisa keras. Kesannya ada perbedaan,” kata Din usai melakukan pertemuan dengan Kapolri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan, perlu ada wacana, agar perubahan Undang-undang (UU) Keamanan Nasional (Kamnas) untuk kembali dibahas di DPR. “Itu bagus, kita juga bisa serahkan kepada kawan kawan DPR,“ imbuhnya.

Sebelumnya, Din menilai saat ini, keberadaan tim Densus 88 perlu dievaluasi. Hal tersebut karena ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kesatuan tersebut, saat menangani tersangka teroris.

Pasalnya, Densus 88 sendiri dituding telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terhadap tersangka teroris. Bahkan, Densus 88 yang menangani persoalan tersebut, telah menggunakan simbol atau lambang Islam.

“Saya kira kami sepakat Densus 88 harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan, “ kata Din saat melakukan pertemuan dengan Kapolri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.