Ada satu desainer penyebar sprindik & kehebohan Demokrat
Selasa, 12 Februari 2013 - 05:59 WIB
Ada satu desainer penyebar sprindik & kehebohan Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan beredarnya dokumen dengan kepala surat berjudul "Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)". Isi sprindik itu menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka selaku anggota DPR periode 2009-2014 yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, KPK sedang melakukan investigasi apakah sprindik yang beredar luas itu dibocorkan internal KPK atau buatan pihak lain yang mempunyai agenda terselubung terhadap Partai Demokrat. Khususnya untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Yang patut kiranya disorot, lanjut dia, respons cepat Cikeas atau SBY yang langsung bertindak menanggapi rumor di publik yang bersumber dari sprindik itu.
"Jika dua fakta itu dihubungkan kelihatannya ada satu desainer yang sama, pengedar sprindik dan kehebohan Partai Demokrat setelah SBY 'melumpuhkan' peran Anas Urbaningrum," ujar Lucius Karus kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Selasa (12/2/2013).
Lucius berpendapat, kecurigaan akan adanya design terencana sprindik itu bisa dikembangkan lebih jauh ke hari-hari sebelumnya. Dimana sejumlah menteri dari Partai Demokrat meminta SBY turun tangan mengatasi kemelut yang membuat elektabilitas partai berlambang Mercy itu terjun bebas.
"Keanehan lain adalah pernyataan Abraham Samad (Ketua KPK) yang setali tiga uang dengan 'maklumat' SBY mengambil kendali Partai Demokrat. Samad sebagaimana dikutip media menyebutkan bahwa surat soal status Anas sudah tersedia, hanya menunggu kelengkapan personil KPK untuk menandatangani," katanya.
Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad itu, sambung dia, seiring-jalan dengan kehebohan Cikeas. Abraham dinilai ceroboh menyatakan sesuatu yang tak pasti. "Bagaimana mungkin dia seenaknya saja mempublikasi informasi yang belum valid di internal KPK?,"ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sejumlah keanehan seputar Partai Demokrat sepekan terakhir ini tak jua bermuara pada kejelasan status hukum Anas oleh KPK. Artinya, aksi SBY mengambil-alih Partai Demokrat menggunakan pertimbangan-pertimbangan subyektif.
"Bahwa selaku Ketua Dewan Pembina, SBY mempunyai hak tertentu yang diperintahkan AD/ART, tapi dia tak boleh mendahului keputusan hukum dari KPK terkait Anas. Kuat dibaca, cara SBY ini menjadi strategi lain 'memaksa' KPK untuk membuat status Anas sebagai tersangka ,sehingga langkah penyelamatan Partai Demokrat tanpa kendali berada di tangan SBY," kata dia.
Lucius menambahkan, bisa dikatakan 'drama' pengambilalihan kendali Partai Demokrat oleh SBY merupakan strategi untuk memastikan partai ini bisa dikendalikan penuh menjelang 2014.
"Beberapa narasi yang berseliweran seputar Partai Demokrat beberapa hari terakhir merupakan cara SBY untuk merasionalisasi 'syahwat' kekuasaannya melaluipartai yang sejak awal ditumpanginya untuk meraih kekuasaan," pungkasnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, KPK sedang melakukan investigasi apakah sprindik yang beredar luas itu dibocorkan internal KPK atau buatan pihak lain yang mempunyai agenda terselubung terhadap Partai Demokrat. Khususnya untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Yang patut kiranya disorot, lanjut dia, respons cepat Cikeas atau SBY yang langsung bertindak menanggapi rumor di publik yang bersumber dari sprindik itu.
"Jika dua fakta itu dihubungkan kelihatannya ada satu desainer yang sama, pengedar sprindik dan kehebohan Partai Demokrat setelah SBY 'melumpuhkan' peran Anas Urbaningrum," ujar Lucius Karus kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Selasa (12/2/2013).
Lucius berpendapat, kecurigaan akan adanya design terencana sprindik itu bisa dikembangkan lebih jauh ke hari-hari sebelumnya. Dimana sejumlah menteri dari Partai Demokrat meminta SBY turun tangan mengatasi kemelut yang membuat elektabilitas partai berlambang Mercy itu terjun bebas.
"Keanehan lain adalah pernyataan Abraham Samad (Ketua KPK) yang setali tiga uang dengan 'maklumat' SBY mengambil kendali Partai Demokrat. Samad sebagaimana dikutip media menyebutkan bahwa surat soal status Anas sudah tersedia, hanya menunggu kelengkapan personil KPK untuk menandatangani," katanya.
Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad itu, sambung dia, seiring-jalan dengan kehebohan Cikeas. Abraham dinilai ceroboh menyatakan sesuatu yang tak pasti. "Bagaimana mungkin dia seenaknya saja mempublikasi informasi yang belum valid di internal KPK?,"ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sejumlah keanehan seputar Partai Demokrat sepekan terakhir ini tak jua bermuara pada kejelasan status hukum Anas oleh KPK. Artinya, aksi SBY mengambil-alih Partai Demokrat menggunakan pertimbangan-pertimbangan subyektif.
"Bahwa selaku Ketua Dewan Pembina, SBY mempunyai hak tertentu yang diperintahkan AD/ART, tapi dia tak boleh mendahului keputusan hukum dari KPK terkait Anas. Kuat dibaca, cara SBY ini menjadi strategi lain 'memaksa' KPK untuk membuat status Anas sebagai tersangka ,sehingga langkah penyelamatan Partai Demokrat tanpa kendali berada di tangan SBY," kata dia.
Lucius menambahkan, bisa dikatakan 'drama' pengambilalihan kendali Partai Demokrat oleh SBY merupakan strategi untuk memastikan partai ini bisa dikendalikan penuh menjelang 2014.
"Beberapa narasi yang berseliweran seputar Partai Demokrat beberapa hari terakhir merupakan cara SBY untuk merasionalisasi 'syahwat' kekuasaannya melaluipartai yang sejak awal ditumpanginya untuk meraih kekuasaan," pungkasnya.
(kri)
