Susun DPT, KPU diminta libatkan masyarakat
Jum'at, 01 Februari 2013 - 17:57 WIB
Susun DPT, KPU diminta libatkan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
"KPU seharusnya bisa merangsang masyarakat sipil untuk ikut serta di dalam pengecekan DPT," ujar Peneliti Senior Perludem August Mellaz dalam sebuah diskusi dengan tema "Amburadulnya Daftar Pemilih, Berulangkah di Pemilu 2014?" di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2013).
Pola pelibatan masyarakat tersebut, menurutnya, dapat melalui pengecekan nomor identitas secara aktif yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui individu tersebut terdata dalam daftar pemilih sementara maupun DPT Pemilu 2014.
"Apakah masyarakat akan tinggal masukan saja nomor NIK, atau nomor KTP-nya itu bisa ketahuan apakah dia masuk DPS atau tidak,"katanya.
Maka dari itu, ia berharap KPU, bersedia mensosialisasikan gagasannya, untuk menciptakan partisipasi masyarakat. Sehingga, bisa diketahui secara menyeluruh oleh calon pemilih.
"Nah ini yang perlu KPU lakukan apakah melalui pengumuman dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih," tutur August.
Ia menambahkan, jika partisipasi masyarakat tersebut tercipta maka berguna sebagai data pembanding antara data yang dimasukkan oleh peserta Pemilu.
"KPU seharusnya bisa merangsang masyarakat sipil untuk ikut serta di dalam pengecekan DPT," ujar Peneliti Senior Perludem August Mellaz dalam sebuah diskusi dengan tema "Amburadulnya Daftar Pemilih, Berulangkah di Pemilu 2014?" di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2013).
Pola pelibatan masyarakat tersebut, menurutnya, dapat melalui pengecekan nomor identitas secara aktif yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui individu tersebut terdata dalam daftar pemilih sementara maupun DPT Pemilu 2014.
"Apakah masyarakat akan tinggal masukan saja nomor NIK, atau nomor KTP-nya itu bisa ketahuan apakah dia masuk DPS atau tidak,"katanya.
Maka dari itu, ia berharap KPU, bersedia mensosialisasikan gagasannya, untuk menciptakan partisipasi masyarakat. Sehingga, bisa diketahui secara menyeluruh oleh calon pemilih.
"Nah ini yang perlu KPU lakukan apakah melalui pengumuman dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih," tutur August.
Ia menambahkan, jika partisipasi masyarakat tersebut tercipta maka berguna sebagai data pembanding antara data yang dimasukkan oleh peserta Pemilu.
(kri)
