HNW dan Anis keputusan Majelis Syuro PKS
Jum'at, 01 Februari 2013 - 14:57 WIB
HNW dan Anis keputusan Majelis Syuro PKS
A
A
A
Sindonews - Hidayat Nurwahid dan Anis Mata kini menjadi kandidat terkuat untuk menempati posisi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru. Nama kedua kandidat itu muncul berdasarkan keputusan Majelis Syuro di Lembang, Bandung, dan bukan mewakili faksi-faksi di PKS.
"Tidak ada faksi-faksi, tapi orang yang akan diputuskan Majelis Syuro sangat mempengaruhi bagaimana sikap politik PKS. Ini pandangan-pandangan yang muncul dan mengkristal setelah ada urun rembuk dan sumbang saran yang cukup intensif," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Mahfudz menambahkan, Presiden PKs yang baru harus mampu menjalankan roda partai menghadapi Pemilu 2014 mendatang.
"Siapa di antara dua nama ini, adalah sosok baru presiden yang mampu mengelola PKS yang krisis sekarang dan mampu menjalanakan roda organisasi 2014," tegasnya.
Perlu diketahui, pergantian Presiden PKS terjadi karena Luthfi Hasan Ishaaq menggundurkan diri dari jabatab presiden partai. Hal ini menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap impor daging.
"Tidak ada faksi-faksi, tapi orang yang akan diputuskan Majelis Syuro sangat mempengaruhi bagaimana sikap politik PKS. Ini pandangan-pandangan yang muncul dan mengkristal setelah ada urun rembuk dan sumbang saran yang cukup intensif," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Mahfudz menambahkan, Presiden PKs yang baru harus mampu menjalankan roda partai menghadapi Pemilu 2014 mendatang.
"Siapa di antara dua nama ini, adalah sosok baru presiden yang mampu mengelola PKS yang krisis sekarang dan mampu menjalanakan roda organisasi 2014," tegasnya.
Perlu diketahui, pergantian Presiden PKS terjadi karena Luthfi Hasan Ishaaq menggundurkan diri dari jabatab presiden partai. Hal ini menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap impor daging.
(lns)
