Solusi atasi banjir

Penanganan ribuan pengungsi, perbaikan sarana umum yang rusak, dan normalisasi sarana penunjang aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya adalah prioritas utama. Curah hujan dan debit air di sejumlah sungai dan waduk di wilayah DKI mulai surut. Tapi bukan berarti bencana langganan ini sudah menjauh. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),curah hujan tinggi masih akan turun di wilayah Jakarta dan sekitarnya.Paling tidak hingga akhir Februari, banjir masih akan menghantui warga Jakarta dan sekitarnya.

Pemprov sudah menetapkan tanggap darurat hingga Februari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memutuskan solusi jangka menengah untuk mengatasi banjir tahunan ini dengan pembuatan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Anggaran Rp500 miliar akan disediakan pemerintah pusat dalam proyek ini. Selain itu, pemerintah pusat juga berjanji membantu Pemprov DKI dalam program normalisasi sungai yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun.

Dalam program normalisasi sungai akan dilakukan pembebasan lahan bagi warga sekitar sungai. Pemerintah menargetkan pembuatan sodetan Sungai Ciliwung akan selesai pada pertengahan 2014. Jika semua pihak berkomitmen terhadap penanganan banjir Jakarta, seharusnya pelaksanaan kedua solusi jangka menengah itu akan selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai dengan perencanaan.Namun,banyak terungkapnya kasus korupsi dalam proyek pemerintah membuat publik sedikit pesimistis.

Apalagi fakta di lapangan membuktikan,para pejabat kita memang jagojago jika membuat konsep dan perencanaan, tetapi sering kali lemah dalam eksekusi dan implementasi. Bertahun-tahun ratusan wacana mengatasi banjir Jakarta sudah diperbincangkan publik.Namun, sekali lagi kita selalu terjebak dalam satu wacana ke wacana lain tanpa membuahkan solusi yang berarti.Pemerintah sendiri kelihatan gamang dalam memutuskan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Sekarang bukan saatnya lagi menunggu dan mencari aman. Segera lakukan program untuk mengatasi problem dasar ini.Risiko pasti ada.Karena tidak ada satu pun kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak.Yang jelas pemerintah telah diberi kuasa oleh masyarakat untuk mengatur dan mengatasi problem banjir ini. Jika pemerintah tidak sanggup membuat keputusan karena takut risiko, lebih baik kembalikan kuasa itu kepada masyarakat. Yang patut dicatat pula, pemerintah pusat maupun provinsi harus mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam programprogram tersebut.

Keikutsertaan masyarakat secara langsung (tidak cukup jika hanya diwakili DPR dan DPRD) akan mengurangi risiko penyelewengan dan korupsi. Karena proyek besar akan menghabiskan uang rakyat lebih dari Rp1 triliun, Pemprov DKI sebagai pelaksana proyek harus transparan dan terbuka. Laporkan perkembangan pembangunan sodetan dan normalisasi sungai langsung kepada publik maupun melalui media massa. Jika perlu berapa anggaran yang sudah digunakan dan sejauh mana perkembangan proyeknya dilaporkan secara tertulis di papan-papan pengumuman setiap RT dan RW se-DKI.

Nama-nama pemimpin proyek dan perusahaan yang terlibat berikut foto-fotonya juga harus dilampirkan dalam laporan tersebut. Laporan itu pun harus disampaikan per bulan seperti halnya ketika petugas pajak menyampaikan tagihan rutin kepada masyarakat.

Keterbukaan dan transparansi ini akan mengurangi risiko adanya permainan-permainan kotor di balik proyek-proyek pemerintah yang pada akhirnya akan merugikan rakyat. Kita berharap banjir 2013 adalah momentum bagi pemerintah untuk mengakhiri tradisi kebijakan reaktif dan ad hoc serta memulai kebijakan yang lebih terencana dan terukur.