Demokrat: Kasus korupsi jangan dipolitisasi
Selasa, 15 Januari 2013 - 00:52 WIB
Demokrat: Kasus korupsi jangan dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat Mulyadi meminta berbagai pihak agar melihat kasus korupsi secara jernih, dan jangan sampai ada upaya politisasi. Menurutnya, kasus korupsi sebaiknya di serahkan kepada proses hukum.
"Kita harus melihat persoalan secara jernih, korupsi jangan di olitisasi, biar tidak kabur, harus jernih melihatnya," ujar Mulyadi saat dihubungi Sindonews, Senin (14/1/2013) malam.
Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan kader Parta Demokrat jelas tanggung jawab personal, tidak ada kaitannya dengan partai. Pasalnya, Demokrat tidak pernah menghalalkan prilaku korupsi.
Diakui Wakil Ketua Komisi V ini, kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat tetap saja mempengaruhi nama baik partai. Namun demikian, terjeratnya kader dalam kasus korupsi, tidak mempengaruhi Demokrat dalam mendukung pemberantasan korupsi. Demokrat tetap konsisten terhadap pemberantasan korupsi.
"Bukan berarti aturan partai membiarkan anggatanya untuk korupsi, Sak SBY sangat tegas. Partai tidak akan melindungi," ujarnya.
Persoalan korupsi, imbuh Mulyadi, sudah menjadi persoalan bangsa yang harus segera dicarikan solusi supaya Indonesia segera terbebas dari korupsi. Diyakininya, tidak ada satu partai politik yang membiarkan kadernya untuk berbuat korupsi.
"Persoalan korupsi persolan bangsa dan negara, bukan hanya partai, tugas bersama, mencari akar masalah, solusi paling tepat, harus ada studi yang konprehensif," pungkasnya.
"Kita harus melihat persoalan secara jernih, korupsi jangan di olitisasi, biar tidak kabur, harus jernih melihatnya," ujar Mulyadi saat dihubungi Sindonews, Senin (14/1/2013) malam.
Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan kader Parta Demokrat jelas tanggung jawab personal, tidak ada kaitannya dengan partai. Pasalnya, Demokrat tidak pernah menghalalkan prilaku korupsi.
Diakui Wakil Ketua Komisi V ini, kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat tetap saja mempengaruhi nama baik partai. Namun demikian, terjeratnya kader dalam kasus korupsi, tidak mempengaruhi Demokrat dalam mendukung pemberantasan korupsi. Demokrat tetap konsisten terhadap pemberantasan korupsi.
"Bukan berarti aturan partai membiarkan anggatanya untuk korupsi, Sak SBY sangat tegas. Partai tidak akan melindungi," ujarnya.
Persoalan korupsi, imbuh Mulyadi, sudah menjadi persoalan bangsa yang harus segera dicarikan solusi supaya Indonesia segera terbebas dari korupsi. Diyakininya, tidak ada satu partai politik yang membiarkan kadernya untuk berbuat korupsi.
"Persoalan korupsi persolan bangsa dan negara, bukan hanya partai, tugas bersama, mencari akar masalah, solusi paling tepat, harus ada studi yang konprehensif," pungkasnya.
(lns)
