BUMN & Kemenkum HAM dapat apresiasi tertinggi

Sindonews.com - Di tengah rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintah pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II , responden memberikan apresiasi terhadap dua Kementerian yang pertama kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Hasil polling MNC Media Research yang diterima Sindo, Minggu (13/1/2013), menunjukan dominasi Dahlan Iskan Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga mendapatkan apresiasi dari 15,9 persen responden.

Rentangnya jauh dibanding Kementerian lainnya. Seperti Kemendiknas dan Kemenkum HAM yang memperoleh apresiasi dari 8,4 persen responden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipilih oleh 8,2 persen.

Ketiga kementerian itu berurut berada dibelakang Kementerian BUMN untuk soal apresiasi dari masyarakat. Maklum, Dahlan dengan berbagai atraksinya berhasil memukau masyarakat.

Aksi "koboi" asal Magetan itu tak mudah dilupakan. Lihat saja serangkaian ulahnya, mulai dari melempar kursi di pintu tol Semanggi pada bulan Maret 2012 lalu. Hingga membongkar kasus anggota DPR yang minta jatah ke BUMN.

Kebijakan-kebijakannya juga sering menjadi kontroversi. Misalnya, ketika Dahlan mengeluarkan tiga keputusan untuk menganulir Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2012.

Menurut anggota DPR, pelimpahan kewenangan Dahlan kepada bawahannya itu bertentangan dengan Undang-undang (UU) BUMN dan UU Keuangan Negara.

Asal tahu saja, kewenangan yang dilimpahkan itu antara lain penjualan aset tanpa persetujuan pemegang saham. Namun Dahlan segera merevisi kebijakan tersebut.

Masih di bulan yang sama, Dahlan mengganti lima jajaran direksi Pertamina dengan alasan membentuk The Dream Team. Seperti gayung bersambut, tak lama setelah itu, Mahfud MD merilis pernyataan mengejutkan Pertamina selama ini adalah lembaga terkorup di Indonesia.

Langkah lain yang tak kalah mengejutkan, di bulan Mei Dahlan menghentikan kegiatan jual-beli Bahan Bakar (BBM) yang selama ini dilakukan oleh Petral, anak perusahaan Pertamina. Sehingga Pertamina langsung melakukan pembelian BBM tanpa harus melalui Petral lagi.

Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya membuat nama Dahlan Iskan semakin melejit, bahkan mulai digadang-gadang sebagai orang yang layak maju dalam bursa capres 2014. Dengan naiknya nama Dahlan Iskan, otomatis kementerian yang dipimpinnya pun selalu menjadi sorotan publik.

Sedang apresiasi terhadap Kementerian Hukum dan HAM, tentu tak lepas dari nama Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) yang getol membuat opini di ranah publik. Padahal tak sedikit kecaman yang diarahkan ke kementerian ini sepanjang 2012.

Ambil contoh kasus pemberian remisi terhadap Gayus Tambunan atau rekomendasi Kemenkum HAM dalam pemberian grasi kepada terpidana mati narkoba Gunawan.

Responden juga menilai Kemendiknas layak diapresiasi, meski Kementerian ini banyak dikaitkan dengan kasus korupsi Angelina Sondakh.

Pada peringkat keempat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat acungan jempol dari 8,3 persen responden. Gamawan Fauzi memang menorehkan beberapa catatan positif dalam kepemimpinannnya.

Seperti rilisnya di bulan November silam, dia menyebutkan ada 474 orang pejabat daerah yang terlibat kasus hukum dimana 96 orang dengan status tersangka, 49 orang terdakwa, dan 330 orang terpidana. Langkah itu diapresiasi sebagai upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.