Temuan penyimpangan dana haji diumumkan pekan depan
Rabu, 09 Januari 2013 - 20:13 WIB
Temuan penyimpangan dana haji diumumkan pekan depan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji adanya indikasi penyimpangan atau korupsi dana ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga superbody ini pun memastikan jika hasil tersebut akan diumumkan Jumat pekan depan.
"Hasil kajian diumumkan Jumat pekan depan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Johan menjeaskan, kajian yang dianalisa tersebut menyangkut dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Kemenag. Data yang dikaji KPK antara lain berasal dari laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang temuan indikasi penyimpangan pengelolaan dana perjalanan haji di kementerian yang dipimpin Menteri Suryadharma Ali tersebut.
"Masih kami kaji termasuk yang dari PPATK itu," imbuhnya.
Selain masih mengkaji dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji, KPK juga terus menelaah aduan atau laporan hampir serupa yang diterima dari masyarakat terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji oleh Kemenag.
"Dari bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) itu ada laporan soal dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji," ungkapnya.
Johan pun menegaskan, mengenai aduan masyarakat ini, KPK masih dalam proses penelaahan. Hasilnya pun belum ada. Kendati begitu Johan tak menutup kemungkinan kajian dan penelaahan yang tengah dilakukan KPK terhadap dugaan penyimpangan penyelenggaraan dan pengelolaan dana ibadah haji di Kemenag itu akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
"Kalau sudah ada kami sampaikan," pungkasnya.
"Hasil kajian diumumkan Jumat pekan depan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Johan menjeaskan, kajian yang dianalisa tersebut menyangkut dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Kemenag. Data yang dikaji KPK antara lain berasal dari laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang temuan indikasi penyimpangan pengelolaan dana perjalanan haji di kementerian yang dipimpin Menteri Suryadharma Ali tersebut.
"Masih kami kaji termasuk yang dari PPATK itu," imbuhnya.
Selain masih mengkaji dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji, KPK juga terus menelaah aduan atau laporan hampir serupa yang diterima dari masyarakat terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji oleh Kemenag.
"Dari bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) itu ada laporan soal dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji," ungkapnya.
Johan pun menegaskan, mengenai aduan masyarakat ini, KPK masih dalam proses penelaahan. Hasilnya pun belum ada. Kendati begitu Johan tak menutup kemungkinan kajian dan penelaahan yang tengah dilakukan KPK terhadap dugaan penyimpangan penyelenggaraan dan pengelolaan dana ibadah haji di Kemenag itu akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
"Kalau sudah ada kami sampaikan," pungkasnya.
(kri)
