KPU diminta keluarkan peraturan soal kampanye
Rabu, 09 Januari 2013 - 15:36 WIB
KPU diminta keluarkan peraturan soal kampanye
A
A
A
Sindonews.com - Guna menghindari adanya persaingan tidak sehat antara calon anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengeluarkan peraturan KPU mengenai tata cara dan etika kampanye.
Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemilihan umum (Pemilu) yang proporsional dan terbuka.
"Berkaitan dengan sistem pemilu proporsional datar terbuka, guna menghindari persaingan tidak sehat antar calon anggota legislatif. Maka kami meminta kepada KPU agar segera mengeluarkan peraturan KPU yang mengatur tentang tata cara dan etika kampanye," jelasnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2013).
Dia melanjutkan, aturan mengenai tata cara dan etika berkampanye ini juga termasuk dalam pembahasan mencegah terjadinya politik uang, dan berbagai cara yang secara peraturan dilarang.
"Termasuk upaya melakukan pencegahan penggunaan politik uang, dan politik menghalalkan segala cara," terangnya.
Oleh karenanya, Tjahjo menyarankan, agar KPU juga bisa menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi jalannya pemilu sejak kampanye, termasuk dalam mengontrol peraturan yang dibuat KPU.
"Berkaitan hal itu, maka KPU dan Bawaslu harus duduk bersama guna mencari solusi terhadap berbagai bentuk kecurangan yang kemungkinan besar terjadi pada pemilu yang sangat liberal ini," pungkasnya.
Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemilihan umum (Pemilu) yang proporsional dan terbuka.
"Berkaitan dengan sistem pemilu proporsional datar terbuka, guna menghindari persaingan tidak sehat antar calon anggota legislatif. Maka kami meminta kepada KPU agar segera mengeluarkan peraturan KPU yang mengatur tentang tata cara dan etika kampanye," jelasnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2013).
Dia melanjutkan, aturan mengenai tata cara dan etika berkampanye ini juga termasuk dalam pembahasan mencegah terjadinya politik uang, dan berbagai cara yang secara peraturan dilarang.
"Termasuk upaya melakukan pencegahan penggunaan politik uang, dan politik menghalalkan segala cara," terangnya.
Oleh karenanya, Tjahjo menyarankan, agar KPU juga bisa menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi jalannya pemilu sejak kampanye, termasuk dalam mengontrol peraturan yang dibuat KPU.
"Berkaitan hal itu, maka KPU dan Bawaslu harus duduk bersama guna mencari solusi terhadap berbagai bentuk kecurangan yang kemungkinan besar terjadi pada pemilu yang sangat liberal ini," pungkasnya.
(mhd)
