Surat Akbar bukan ultimatum pencapresan Ical
Rabu, 19 Desember 2012 - 11:10 WIB
Surat Akbar bukan ultimatum pencapresan Ical
A
A
A
Sindonews.com - Surat yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar (PG) Akbar Tanjung kepada DPP Partai Golkar terkait elektabilitas Aburizal Bakrie alias Ical, dinilai bukan persoalan genting.
Ketua DPP PG Indra J Piliang menyatakan, surat yang menyatakan elektabilitas Ical harus naik pada 2013, tidak dianggap sebagai ultimatum bagi Golkar.
"Jadi istilah ultimatum tidak ada, yang ada, surat pertimbangan. Itu biasa, terjadi di semua lini partai. Intinya, ketetapan pencapresan Aburizal Bakrie hanya bisa dikoreksi oleh Rapimnas V Partai Golkar tahun depan," kata Indra saat dihubungi Sindonews, Rabu (19/12/2012).
Menurut Indra, karena dewan pertimbangan tidak punya hak untuk menentukan siapa calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
"Wantim adalah lembaga yang diisi kader-kader senior yang punya pemikiran luas, baik untuk bangsa dan negara, atau untuk Golkar. Wantim Golkar tidak punya hak untuk mengambil keputusan di partai," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, surat dari Wantim tersebut merupakan peringatan dini dalam partainya.
"Apapun isi surat Wantim, pasti dipertimbangkan DPP. Suara Wantim adalah early warning system dalam tubuh partai," ujarnya.
Adapun Indra mengakui bahwa DPP tidak merasa ditekan dengan adanya surat tenggat waktu tersebut.
"DPP tidak merasa kena tekan oleh Wantim. Karena Wantim adalah bagian integral dari partai. Wantim juga melakukan kerja yang sama, sosialisasi capres Golkar. Dalam setiap kesempatan, Akbar Tanjung juga suka sosialisasi Aburizal Bakrie," pungkasnya.
Ketua DPP PG Indra J Piliang menyatakan, surat yang menyatakan elektabilitas Ical harus naik pada 2013, tidak dianggap sebagai ultimatum bagi Golkar.
"Jadi istilah ultimatum tidak ada, yang ada, surat pertimbangan. Itu biasa, terjadi di semua lini partai. Intinya, ketetapan pencapresan Aburizal Bakrie hanya bisa dikoreksi oleh Rapimnas V Partai Golkar tahun depan," kata Indra saat dihubungi Sindonews, Rabu (19/12/2012).
Menurut Indra, karena dewan pertimbangan tidak punya hak untuk menentukan siapa calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
"Wantim adalah lembaga yang diisi kader-kader senior yang punya pemikiran luas, baik untuk bangsa dan negara, atau untuk Golkar. Wantim Golkar tidak punya hak untuk mengambil keputusan di partai," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, surat dari Wantim tersebut merupakan peringatan dini dalam partainya.
"Apapun isi surat Wantim, pasti dipertimbangkan DPP. Suara Wantim adalah early warning system dalam tubuh partai," ujarnya.
Adapun Indra mengakui bahwa DPP tidak merasa ditekan dengan adanya surat tenggat waktu tersebut.
"DPP tidak merasa kena tekan oleh Wantim. Karena Wantim adalah bagian integral dari partai. Wantim juga melakukan kerja yang sama, sosialisasi capres Golkar. Dalam setiap kesempatan, Akbar Tanjung juga suka sosialisasi Aburizal Bakrie," pungkasnya.
(maf)
