Reformasi birokrasi Polri buruk!
Kamis, 06 Desember 2012 - 13:59 WIB
Reformasi birokrasi Polri buruk!
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Presiden dan Kapolri terlalu lama memproses pergantian Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kabaintelkam Polri yang seharusnya sejak tanggal 1 Desember 2012 sudah diisi pejabat baru.
Sehingga, Presiden dan Kapolri larut dalam tarik menarik elite-elite Polri yang ingin menggolkan jagonya masing-masing. Akibatnya, pejabat yang sudah pensiun masih tetap menjabat.
"Hal ini menunjukkan betapa buruknya proses Reformasi Birokrasi Polri. Akibatnya sistem kaderisasi dan manajemen SDM Polri menjadi amburadul," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya, Kamis (6/12/2012).
Kedua pejabat Polri yang sudah pensiun tapi masih menjabat itu adalah Kepala BNN Komjen Gories Mere, Kabaintelkam Komjen Pratiknyo. Di era Orde Baru, kata Neta, tiga bulan sebelum pensiun pejabat Polri dimutasi untuk MPP (masa persiapan pensiun).
"Tapi di era reformasi, pejabat Polri yang sudah pensiun justru masih menjabat," sesalnya.
IPW menilai, lambannya penunjukan Kepala BNN dan Kabaintelkam yang baru diakibatkan adanya tarik menarik antar kelompok elite Polri, yang setiap kelompok punya jagoannya masing-masing.
Seharusnya, ungkap Neta, Presiden yang membawahi BNN bersikap tegas dalam menentukan Kepala BNN yang baru dan tidak larut dalam tarik menarik di elite polri.
"Begitu juga Kapolri, seharusnya bisa bersikap tegas untuk segera menetapkan Kabaintelkam agar kedua posisi strategis tersebut bisa segera diisi dengan pati yang punya kapabilitas," ungkapnya.
Jika Polri masih bersikap lamban dan tidak profesional dalam memutasi para pejabatnya, tandas Neta, bagaimana Polri bisa diharapkan bekerja profesional dalam melayani masyarakat maupun profesional dalam menggulir reformasi Polri.
Sehingga, Presiden dan Kapolri larut dalam tarik menarik elite-elite Polri yang ingin menggolkan jagonya masing-masing. Akibatnya, pejabat yang sudah pensiun masih tetap menjabat.
"Hal ini menunjukkan betapa buruknya proses Reformasi Birokrasi Polri. Akibatnya sistem kaderisasi dan manajemen SDM Polri menjadi amburadul," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya, Kamis (6/12/2012).
Kedua pejabat Polri yang sudah pensiun tapi masih menjabat itu adalah Kepala BNN Komjen Gories Mere, Kabaintelkam Komjen Pratiknyo. Di era Orde Baru, kata Neta, tiga bulan sebelum pensiun pejabat Polri dimutasi untuk MPP (masa persiapan pensiun).
"Tapi di era reformasi, pejabat Polri yang sudah pensiun justru masih menjabat," sesalnya.
IPW menilai, lambannya penunjukan Kepala BNN dan Kabaintelkam yang baru diakibatkan adanya tarik menarik antar kelompok elite Polri, yang setiap kelompok punya jagoannya masing-masing.
Seharusnya, ungkap Neta, Presiden yang membawahi BNN bersikap tegas dalam menentukan Kepala BNN yang baru dan tidak larut dalam tarik menarik di elite polri.
"Begitu juga Kapolri, seharusnya bisa bersikap tegas untuk segera menetapkan Kabaintelkam agar kedua posisi strategis tersebut bisa segera diisi dengan pati yang punya kapabilitas," ungkapnya.
Jika Polri masih bersikap lamban dan tidak profesional dalam memutasi para pejabatnya, tandas Neta, bagaimana Polri bisa diharapkan bekerja profesional dalam melayani masyarakat maupun profesional dalam menggulir reformasi Polri.
(rsa)
