Presiden SBY tak lagi dipercaya menterinya
Minggu, 18 November 2012 - 18:29 WIB
Presiden SBY tak lagi dipercaya menterinya
A
A
A
Sindonews.com - Sepak terjang Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam belakangan ini, terutama soal tiga kementerian yang dilaporkan ke KPK, diketahui tanpa sepengetahuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Cara ini dinilai suatu bentuk hilangnya kepercayaan menteri kepada SBY.
"Bisa disimpulkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan telah kehilangan kendali atas kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya, sekaligus kehilangan kepercayaan dari para pembantunya," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faisal dalam rilis yang diterima SINDO, Minggu (18/11/2012).
Menurut Ketua DPP Hanura ini, pertarungan di lingkaran Istana Negara sudah sangat keras menjurus untuk saling mencederai dan melupakan tugas utama pemerintahan yakni melayani rakyat.
Berbagai pernyataan dan sepak terjang Dipo Alam yang bahkan dengan terbuka menyatakan tidak perlu melapor ke presiden untuk pelaporan tiga kementerian kepada KPK, menandakan hancurnya koordinasi pemerintahan.
Anggota Komisi II DPR ini melanjutkan, hal ini sebenarnya bisa dipahami terutama karena Pemilu yang semakin dekat dan partai-partai pengusung pemerintahan saat ini bersiap-siap 'menyelamatkan diri' dan meninggalkan pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap telah gagal dan lebih mengedepankan citra sendiri.
Hal ini bisa dilihat dari pilihan presiden yang lebih mengutamakan menerima penghargaan sebagai ksatria dari ratu Inggris ketimbang turun tangan langsung mengatasi bentrokan antar anak bangsa di Lampung.
"Keadaan ini membuat keki beberapa menteri dan para jenderal baik di lingkungan kepolisian maupun di TNI," tandasnya.
"Bisa disimpulkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan telah kehilangan kendali atas kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya, sekaligus kehilangan kepercayaan dari para pembantunya," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faisal dalam rilis yang diterima SINDO, Minggu (18/11/2012).
Menurut Ketua DPP Hanura ini, pertarungan di lingkaran Istana Negara sudah sangat keras menjurus untuk saling mencederai dan melupakan tugas utama pemerintahan yakni melayani rakyat.
Berbagai pernyataan dan sepak terjang Dipo Alam yang bahkan dengan terbuka menyatakan tidak perlu melapor ke presiden untuk pelaporan tiga kementerian kepada KPK, menandakan hancurnya koordinasi pemerintahan.
Anggota Komisi II DPR ini melanjutkan, hal ini sebenarnya bisa dipahami terutama karena Pemilu yang semakin dekat dan partai-partai pengusung pemerintahan saat ini bersiap-siap 'menyelamatkan diri' dan meninggalkan pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap telah gagal dan lebih mengedepankan citra sendiri.
Hal ini bisa dilihat dari pilihan presiden yang lebih mengutamakan menerima penghargaan sebagai ksatria dari ratu Inggris ketimbang turun tangan langsung mengatasi bentrokan antar anak bangsa di Lampung.
"Keadaan ini membuat keki beberapa menteri dan para jenderal baik di lingkungan kepolisian maupun di TNI," tandasnya.
(hyk)
