Menakertrans upayakan mediasi pekerja dengan pengusaha

Sabtu, 10 November 2012 - 01:01 WIB
Menakertrans upayakan...
Menakertrans upayakan mediasi pekerja dengan pengusaha
A A A
Sindonews.com - Pemerintah terus melakukan upaya mediasi antara pengusaha dan buruh yang belum mendapatkan titik temu terkait upah dan kesejahteraan.

Pengusaha mengancam akan melakukan {lock out} dan keluar dari Indonesia, sedangkan kalangan buruh terus berdemonstrasi, dan melakukan aksi sweeping dalam menyampaikan aspirasinya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan mediasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat formal maupun informal dengan perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja dan buruh.

“Ini janji kita untuk terus berjuang. Tapi buruh jangan semena-mena, polisi bisa mulai bergerak kalau semena-mena. Pengusaha juga harus tahu diri, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (9/11/2012)

“Perusahaan dan pekerja sudah dimediasi, belum ada yang diputuskan. Kita masih komunikasikan terus keduanya. Buruh tidak boleh demo terus dan anarki juga sweeping. Memang harus dihentikan demo-demo anarki dan sweeping itu. Tetapi kesejahteraan harus meningkat," ungkapnya.

Muhaimin menegaskan, para pengusaha seharusnya bersikap arif dan mengakomodir kepentingan buruh, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan. Karena peran buruh itu sangat penting dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan nantinya.

“Kesejahteraan pekerja harus terus meningkat. Perlu diketahui upah minimumnya memang harus meningkat drastis, tidak bisa terus seperti itu, harus signifikan. Kita inginnya rata-rata Rp2 juta,” ujarnya.

Menurut Muhaimin, mediasi tersebut belum mendapatkan kesepakatan yang pasti. Namun mediasi tersebut terus dilakukan dengan pihak pengusaha dan pekerja.

Yang terpenting, lanjutnya, pelaksanaan forum bipartit dalam perusahaan harus diperketat. Sehingga dasar hukum hak dan kewajiban kedua pihak semakin kuat.

“Yang lebih penting adalah forum bipartit dari perusahaan-perusahaan harus di perkuat dan diperketat sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar. Para pekerja dan pengusaha harus terus membangun dialog terbuka di perusahaannya, “pungkasnya.
(lns)
Berita Terkait
Menaker Ungkap 3 Langkah...
Menaker Ungkap 3 Langkah Wujudkan Hasil Konferensi Perburuhan Dunia
Dapat Dukungan Nyapres,...
Dapat Dukungan Nyapres, Ganjar Ajak KSPSI Bahas Agenda Perburuhan
Kembali Potong Pajak...
Kembali Potong Pajak Impor, Inggris Kecualikan Pelanggar HAM dan Perburuhan
Jumhur Hidayat Janji...
Jumhur Hidayat Janji Peraturan Perburuhan Dirombak jika Anies-Muhaimin Menang Pilpres
KSPSI ATUC Kirim Delegasi...
KSPSI ATUC Kirim Delegasi ke Sidang Perburuhan Dunia ILC ke-114 di Jenewa
Berita Terkini
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Rekam Jejak Komjen Karyoto,...
Rekam Jejak Komjen Karyoto, dari Pemberantasan Korupsi hingga Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Mutasi Kejagung, Dirdik...
Mutasi Kejagung, Dirdik Jampidsus hingga Dirdik III Jamintel Diganti
Mendagri Harapkan Lulusan...
Mendagri Harapkan Lulusan IPDN Jadi Agen Perubahan ASN
Mendagri Tito: Pelibatan...
Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Infografis
Profil Letjen TNI (Purn)...
Profil Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang Dikait-kaitkan dengan Tiyo UGM
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved