Konflik elite yang menjemukan

Lagi-lagi, ruang publik diramaikan dengan konflik elite para penyelenggara negara. Yang patut disayangkan, pertikaian antarpejabat tinggi negara yang muncul ke permukaan sudah bukan lagi soal perbedaan pendapat dan prinsip dalam berbangsa dan bernegara.

Namun, konflik itu sudah menjurus pada rivalitas personal yang berdampak besar pada keributan gesekan kelembagaan atau institusional. Sebenarnya, para pejabat negara tidak perlu mengungkapkan secara terbuka pertikaian mereka di depan masyarakat.

Pemimpin harus bisa mengukur sejauh mana dia mengatasi konflik internal di lembaga yang dia pimpin, ataupun konflik ketika bersinggungan dengan pejabat di lembaga lain. Pejabat publik tidaklah pantas beradu mulut langsung di depan rakyat, meski apa yang dia bela adalah prinsip-prinsip kebenaran.

Dalam hal ini, Seskab Dipo Alam dan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sedang bersitegang dengan kalangan DPR, gara-gara tuduhan adanya pemerasan yang dilakukan oknum DPR kepada jajaran direksi BUMN.

Dahlan yang jengah dengan perilaku 'pemerasan' itu melaporkan melalui pesan pendek kepada Seskab, dan kemudian diungkapkan ke publik. Jadilah kontroversi, saling tuduh, saling menyalahkan hingga menjurus pada hal-hal personal seperti rivalitas menjelang pemilu 2014 dan politik pencitraan. Publik tidak tahu persis mana yang benar, dan mana yang salah dalam konflik.

Anggota DPR yang jumlahnya 560 orang, semua merasa tertuduh dengan pernyataan Dahlan dan Dipo Alam. Mungkin saja benar, ada oknum anggota DPR yang hobi memeras BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Namun, seyogianya sebelum melempar tuduhan itu ke publik, baik Dahlan maupun Dipo sudah yakin bisa membuktikan tuduhannya di depan penegak hukum. Sudah semestinya pihak Dahlan dan Dipo melakukan penelaahan terlebih dahulu sebelum menyampaikan tuduhan.

Akan lebih elok lagi jika Dahlan menyerahkan nama-nama si pemeras berikut bukti dan saksi kepada pimpinan DPR agar ditindaklanjuti.

Jika dalam waktu tertentu pimpinan DPR mendiamkan, dan tidak punya niat untuk menindaklanjuti temuan itu, barulah Dahlan bisa melaporkan itu kepada KPK, kepolisian, ataupun kejaksaan. Itu semestinya etika politik dan hukum yang harus dipegang para pejabat negara ketika menghadapi konflik. DPR pun tidak seharusnya terlalu berlebihan dan emosional menanggapi tuduhan itu.

Mereka memiliki mekanisme untuk mengundang dan mengklarifikasi langsung para menteri, yang juga mitra kerja mereka. Bagi anggota DPR yang merasa dirugikan nama baiknya atas tuduhan Menteri Dahlan bisa menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke kepolisian.

Yang patut ditekankan di sini, adalah masyarakat kita lebih menginginkan komunikasi elite yang elok dan santun. Andaikan pun masyarakat kita suka melihat konflik, tidak sepatutnya pula para pejabat tinggi memanfaatkannya.

Konflik elite yang tidak elegan akan memberi pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat luas. Bukankah para pemimpin selalu meminta masyarakat menahan diri ketika terjadi konflik horizontal di akar rumput? Kalau para pemimpinnya sendiri tidak bisa menahan diri, bagaimana bisa mereka menenangkan masyarakat?

Bangsa Indonesia tidak boleh dikelola dengan cara-cara konflik antarelite yang memicu kebencian dan dendam. Masyarakat kita sudah berubah. Mereka sudah jenuh dengan perilaku pejabat negara yang gemar melakukan kontroversi dan berkonflik secara terbuka di depan publik.

Apalagi, kalau kontroversi dan konflik itu sengaja ditebar untuk menunjukkan dirinya sebagai pejabat bersih dan hebat. Satu-dua kali mungkin akan mendapat pujian. Tapi ketiga, keempat, dan seterusnya, jangan harap akan ada pujian. Konflik dan kontroversi yang dilontarkan elite hanya akan melukai hati masyarakat. (*)