Komisi III diminta rasional

Selasa, 23 Oktober 2012 - 19:49 WIB
Komisi III diminta rasional
Komisi III diminta rasional
A A A
Sindonews - Komisi III DPR RI diminta untuk rasional saat melakukan rapat rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas). Pasalnya, RUU tersebut banyak menuai kontroversi masyarakat.

"KontraS menolak, pertama Komisi III harus rasional, dalam prosesnya rancangan ini ketidakadaan logika yang jelas, penuh kontroversi di masyarakat," jelas Koordinator Eksekutif Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), Haris Azhar kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Dirinya menambahkan, dalam RUU tersebut banyak menuai ruang yang pada akhirnya menunjukan penafsiran refresif. Dari hal-hal itu, dia meminta, agar DPR khususnya Komisi III mengembalikan RUU tersebut kepada pemerintah, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan.

"Isinya banyak yang menuai ruang penafsiran refresif, itu sudah diargumentasikan. Harusnya nanti malam, dalam rapat atau diskusi harus dikembalikan dan diperbaiki kepada pemerintah tentunya dengan cara yang dibenarkan. Sehingga pemerintah tidak mencoba untuk mengajukan kembali," tukasnya.
(mhd)
Berita Terkait
UU Kamnas Dinilai Mampu...
UU Kamnas Dinilai Mampu Tegakkan Supremasi Sipil di Tahun Politik
Bahayakan Kamnas, Pemerintah...
Bahayakan Kamnas, Pemerintah Jangan Anggap Enteng 279 Juta Data WNI Bocor
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai...
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai RUU Inisiatif DPR
RUU Keimigrasian, RUU...
RUU Keimigrasian, RUU Kementerian Negara, RUU TNI, dan RUU Polri Jadi Inisiatif DPR
Polemik Rancangan Undang-Undang...
Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Desakan Percepatan RUU...
Desakan Percepatan RUU Perampasan Aset dan Komitmen Presiden Prabowo untuk Penguatan KPK
Berita Terkini
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Infografis
Bersiap Perang, 450...
Bersiap Perang, 450 Juta Warga Uni Eropa Diminta Timbun Makanan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved