Perbankan belum seriusi sektor ekspor

Krisis ekonomi global yang tak kunjung reda kini menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Salah satu kunci agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak tersengat oleh dampak krisis global tersebut adalah pertumbuhan sektor ekspor senantiasa harus lebih tinggi dari sekarang atau setidaknya kondisi ekspor tetap terjaga dan stabil.

Demikian harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato pembukaan Trade Expo Indonesia kemarin. Namun, di balik harapan itu, Presiden sadar sepenuhnya bahwa mendongkrak pertumbuhan ekspor dalam kondisi perekonomian dunia yang masih morat-marit bukan persoalan gampang.

Karena itu, langkah cerdas dan cekatan mengelola ekspor terutama berkaitan dengan negara tujuan ekspor dibutuhkan. Saatnya para eksportir tidak terjebak dengan pasar tradisional (negara tujuan ekspor) yang memang selama ini menjadi pasar empuk Indonesia. Kekhawatiran Presiden memang sangat beralasan.

Coba bayangkan apabila aktivitas ekspor surut akan langsung berpengaruh pada aktivitas industri untuk produksi barang dan jasa. Efek selanjutnya adalah perolehan laba industri tersebut ikut terpangkas sehingga tidak bisa memaksimalkan setoran pajak kepada negara. “Setoran pajak berkurang bisa mempersulit pembiayaan pembangunan di negeri ini,” katanya.

Tanda-tanda menurunnya setoran pajak sejumlah perusahaan yang berorientasi ekspor sudah mulai muncul di permukaan, Dirjen Pajak Fuad Rahmany beberapa waktu lalu sudah membocorkan ada sejumlah perusahaan besar meminta pengurangan setoran pajak.

Alasannya, penjualan perusahaan terus menciut karena pasar ekspor terutama tujuan kawasan Eropa semakin lesu akibat didera krisis ekonomi berkepanjangan.

Sayangnya, pidato Presiden yang menggugah itu baru sebatas mengajak para pelaku dunia usaha untuk tetap berusaha membuka pasar baru atau negara tujuan ekspor yang selama ini belum tersentuh.

Kita tidak mendengar langka-langka konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memberi ruang gerak para pengusaha di dalam mendorong pertumbuhan ekspor.

Sebagaimana selalu dikeluhkan para eksportir, beberapa masalah krusial yang menghambat aktivitas ekspor belum sepenuhnya mendapat sentuhan secara maksimal dari pemerintah di antaranya persoalan pembiayaan dan berbagai pungutan liar (pungli). Urusan pungli tidak bisa dipandang sebelah mata sebab menambah besar biaya usaha.

Akibatnya, harga barang produksi mereka menjadi tidak kompetitif di luar negeri.Ini baru persoalan domestik, belum menyangkut pihak lain. Terkait dengan urusan pembiayaan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengakui kepedulian pihak perbankan nasional pada sektor ekspor masih harus ditingkatkan.

Karena itu, mantan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta perbankan untuk mendongkrak lebih serius pembiayaan ekspor, terutama yang ditujukan ke negara-negara emerging market.

Hal ini sungguh ironis sebab selama ini pembiayaan ekspor lebih banyak bergantung pada bank-bank Eropa. Sebagai konsekuensinya, papar Gita Wirjawan dalam jumpa pers usai pembukaan Trade Expo kemarin, perdagangan ke negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor baru harus melewati negara pihak ketiga dulu, padahal bila berdagang langsung dengan negara tujuan bisa menghemat hingga 40%.

Saatnya perbankan nasional mengambil peran lebih besar, bukan sebatas pembiayaan, melainkan juga memperluas kantor perwakilan di negara tujuan ekspor.

Hal itu sejalan dengan harapan pemerintah untuk menjadikan korporasi nasional entah itu swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) agar berkiprah di luar negeri.