Pembahasan RUU Kamnas harus dilanjutkan
Selasa, 09 Oktober 2012 - 17:58 WIB
Pembahasan RUU Kamnas harus dilanjutkan
A
A
A
Sindonews.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dinilai perlu dilanjutkan untuk mengintegrasikan Undang-Undang (UU) lain yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, RUU Kamnas nantinya tidak akan mengatur secara teknis mengenai keamanan nasional, melainkan hanya mengatur strategis mengenai keamanan di Indonesia.
"UU yang mengatur itu (pertahanan) ada 13 UU, bahkan bisa bertambah. Tapi, selama ini kita tidak punya UU yang mengkorelasikan satu sama lain, dan ini diperlukan. RUU Kamnas itu memberikan keamanan terhadap civil society dibandingkan dengan UU yang sekarang," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Dia mengungkapkan, RUU Kamnas tidak akan berdampak pada pengembalian peran TNI seperti pada masa orde baru. "Itu semua akan diuji oleh proses legislasi, dan masih belum selesai. Setelah itu akan dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," ujarnya.
Menurutnya, RUU Kamnas juga akan mengeliminasi peraturan perundangan yang selama ini bertentangan, seperti Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang memungkinkan kepala daerah mengerahkan militer dalam kondisi tertentu.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, RUU Kamnas nantinya tidak akan mengatur secara teknis mengenai keamanan nasional, melainkan hanya mengatur strategis mengenai keamanan di Indonesia.
"UU yang mengatur itu (pertahanan) ada 13 UU, bahkan bisa bertambah. Tapi, selama ini kita tidak punya UU yang mengkorelasikan satu sama lain, dan ini diperlukan. RUU Kamnas itu memberikan keamanan terhadap civil society dibandingkan dengan UU yang sekarang," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Dia mengungkapkan, RUU Kamnas tidak akan berdampak pada pengembalian peran TNI seperti pada masa orde baru. "Itu semua akan diuji oleh proses legislasi, dan masih belum selesai. Setelah itu akan dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," ujarnya.
Menurutnya, RUU Kamnas juga akan mengeliminasi peraturan perundangan yang selama ini bertentangan, seperti Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang memungkinkan kepala daerah mengerahkan militer dalam kondisi tertentu.
(lil)
