Demokrat belum akomodir perempuan
Senin, 08 Oktober 2012 - 20:16 WIB
Demokrat belum akomodir perempuan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat belum bisa memenuhi persyaratan 30 persen keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol). Padahal, hal itu juga merupakan salah satu syarat agar parpol bisa menjadi peserta Pemilu 2014.
Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Fadjar Sampurno mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk memenuhi persyaratan 30 persen keterlibatan perempuan di kepengurusan Partai Demokrat. Namun, masih ada beberapa kabupaten yang belum memenuhinya.
"Kita sudah berupaya, namun memang belum semua Kabupaten. Sebagian besar sudah semua, tapi nanti kita akan mempelajari apakah itu dikehendaki. Dengan waktu yang ada, kita akan melengkapi," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/10/2012).
Dia mengungkapkan, Partai Demokrat juga memiliki kekurangan dalam hal legalisir, tanggal, maupun kesalahan tidak adanya cap. "Semua partai mempunyai masalah yang sama, cuma tingkat kesalahan secara kuantitatif itu yang berbeda," ungkapnya.
Menurutnya, Partai Demokrat akan langsung memperbaiki kekurangan dalam verifikasi administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hal itu juga menyangkut dengan koordinasi anggotanya di daerah.
"Akan langsung kita perbaiki, kita buka 24 jam untuk ini. Kita harus memperbaiki surat domisili, dan sebagainya. Itu kan juga harus koordinasi ke daerah," tukasnya.
Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Fadjar Sampurno mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk memenuhi persyaratan 30 persen keterlibatan perempuan di kepengurusan Partai Demokrat. Namun, masih ada beberapa kabupaten yang belum memenuhinya.
"Kita sudah berupaya, namun memang belum semua Kabupaten. Sebagian besar sudah semua, tapi nanti kita akan mempelajari apakah itu dikehendaki. Dengan waktu yang ada, kita akan melengkapi," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/10/2012).
Dia mengungkapkan, Partai Demokrat juga memiliki kekurangan dalam hal legalisir, tanggal, maupun kesalahan tidak adanya cap. "Semua partai mempunyai masalah yang sama, cuma tingkat kesalahan secara kuantitatif itu yang berbeda," ungkapnya.
Menurutnya, Partai Demokrat akan langsung memperbaiki kekurangan dalam verifikasi administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hal itu juga menyangkut dengan koordinasi anggotanya di daerah.
"Akan langsung kita perbaiki, kita buka 24 jam untuk ini. Kita harus memperbaiki surat domisili, dan sebagainya. Itu kan juga harus koordinasi ke daerah," tukasnya.
(lil)
