Memanggul tugas pendidikan bersama

Tinta hitam mewarnai lembaran sejarah pendidikan di Tanah Air. Dalam sepekan ini, dua pelajar di Ibu Kota tewas akibat tawuran. Kasus pertama (24/9) memakan korban pelajar SMA 6 Jakarta Alawy Yusianto Putra dan kasus kedua mengorbankan pelajar SMA Yayasan Karya 66 (Yake) Denny Januar.

Yang memiriskan, pelakunya adalah sesama pelajar. Dengan senjata tajam, mereka begitu tega membunuh pelajar lain tanpa peduli apakah yang menjadi sasarannya adalah orang yang bermasalah dengannya atau tidak

.Sebagaimana pengakuan tersangka pembunuh Denny, mereka ternyata juga merasa puas setelah “berhasil” menumpahkan semua emosi dan dendam kesumat yang sebetulnya tidak masuk akal.

Tindakan keji yang mereka pertontonkan di depan publik tentu begitu mencengangkan dan memprihatinkan.

Mereka bukan sekadar bertindak di luar porsi usianya, tapi seolah-olah mereka manusia barbar yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolahan.Lantas siapa yang mesti disalahkan? Sekilas,yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban adalah pihak sekolah.

Sebagai pemegang otoritas pengajaran dan pendidikan yang mendapat amanat orang tua dan negara,sekolah memang menempati posisi garda terdepan untuk membentuk kualitas pelajar. Guru yang menjadi komponen utamanya dituntut mampu membentuk anak didik yang bisa diharapkan.

Tapi, sejatinya tidak fair kesalahan dan tanggung jawab sertamerta dilemparkan kepada sekolah. Perilaku anarkistis yang ditunjukkan pelajaran sering kali muncul dari ledakan kompleksitas masalah yang dialami sang pelajar bermasalah dan berada di luar jangkauan guru serta sekolah.

Seragam yang mereka kenakan saat tawuran hanyalah bungkus luar dari jati diri siswa sesungguhnya. Karena itu, siapa sejatinya yang bertanggung jawab tidak lain adalah orang tua mereka sendiri.

Para orang tua harus menyadari bahwa sekolah hanya mempunyai kompetensi mencerdaskan dan mendorong minat dan bakat sang anak. Tapi membangun kepribadian, karakter, dan akhlak tetaplah tugas mereka sendiri.

Guru dan sekolah hanya mempunyai otoritas pengawasan pada jam belajar. Di luar itu, pelajar kembali kepada para orang tua sehingga pengawasan dan pengendalian pun kembali ke orang tua masing-masing. Inilah sebetulnya yang menjadi akar persoalan munculnya anakisme di kalangan pelajar.

Para orang tua dan keluarga,terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sering kali alpa memperhatikan “investasi utama” mereka akibat kesibukan kerja atau persoalan lain. Banyak yang berpikir dengan menyekolahkan anak, semua urusan dan tanggung jawab terhadap anak selesai.

Padahal tidak! Selain sekolah dan guru, pemerintah dan aparat keamanan pun harus turut bertanggung jawab. Sebagai penanggung jawab sistem pendidikan di Tanah Air, pemerintah harus mengevaluasi kembali anak didik seperti apa yang harus dihasilkan, apakah yang berkarakter atau sekadar mampu memenuhi tantangan kemajuan zaman.

Idealnya, sistem pendidikan harus mampu merangkai keduanya. Peran aparat keamanan tak kalah penting. Ada kesan mereka menganggap tawuran di kalangan pelajar sebagai “hiburan” sehingga “atraksi” yang ditunjukkan para pelajar dengan mengayun- ayunkan tongkat, pedang, dan aneka senjata tajam di jalanan tidak berhenti dan bahkan sudah menjadi tontonan rutin seusai jam pelajaran.

Tewasnya Alawy dan Denny adalah pelajaran berharga yang tidak boleh terulang. Terlalu mahal bagi bangsa ini untuk kehilangan pelajar yang semestinya bisa menjadi kader masa depan yang diandalkan.

Solusinya jelas bukan saling menyalahkan, tapi berangkat dari kesadaran evaluasi semua komponen untuk bersama-sama mengambil peran dan memanggul tanggung jawab pendidikan.