Promosi investasi terganjal korupsi
Kamis, 27 September 2012 - 06:25 WIB
Promosi investasi terganjal korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia tidak sekadar menarik untuk berinvestasi, tetapi juga sebuah kesempatan emas bagi investor untuk mempertajam investasi yang sudah jalan.
Semuanya ini berkat fondasi ekonomi yang makin kokoh dan kondisi politik yang stabil di Indonesia. Demikian bumbu promosi investasi yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan sejumlah investor Amerika Serikat (AS) dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam itu. Di kala menyampaikan sambutan dalam acara Indonesian Investment Day (IID) di New York Stock Exchange (NYSE) yang bertajuk Indonesia Rise as Asia’s New Economic Power House: Transformation, Opportunities and Partnership for All, Presiden SBY dengan penuh percaya diri menjamin investasi yang ditanamkan di Indonesia tidak akan sia-sia.
Presiden optimistis perekonomian Indonesia sulit untuk digoyang “ombak” krisis ekonomi global yang terus mengombang-ambingkan sejumlah negara di kawasan Eropa. Promosi Presiden yang sangat yakin akan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan bukan sekadar omongan yang dipenuhi bumbu menarik agar enak di telinga para investor asing, khususnya investor dari AS. Presiden berbicara dengan mengutip prediksi Asian Development Bank (ADB) yang meramalkan Asia bakal menjadi lahan subur tumbuhnya kelas menengah baru.
Dalam laporan ADB yang dipublikasi belum lama ini dinyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Asia bakal naik signifikan pada 2050 mendatang. Hal itu berdampak pada pertumbuhan kelas menengah di Asia di mana Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam melahirkan orang kaya baru. Lebih detail, laporan ADB itu semakin dipertegas oleh survei tahunan High Net Worth Individuals (HNWIs) yang diterbitkan Julius Baer, sebuah bank swasta yang bermarkas di Swiss.
Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan kemarin itu,dalam tiga tahun ke depan,Asia bakal dihuni sebanyak 2,67 juta orang superkaya dengan jumlah kekayaan sebesar USD16,7 triliun atau sekitar Rp159.819 triliun. Dalam peta kelahiran orang superkaya itu, Indonesia diprediksi berada di level paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 25% per tahun yang didongkrak oleh iklim perekonomian domestik yang terus bertumbuh.
Sayangnya, hasil survei ADB dan Julius Baer yang memberikan optimisme masuknya modal asing yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun negeri ini sering kali dimentahkan sendiri oleh prilaku sejumlah elite politik, entah sengaja atau sekadar ingin memuaskan syahwat politiknya di parlemen. Kasus paling anyar yang memancing reaksi para tokoh masyarakat adalah munculnya rencana revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Revitalisasi KPK yang digaungkan Komisi III DPR tersebut jauh dari upaya untuk memperkuat apalagi mempertajam fungsi lembaga pemberantas korupsi tersebut.Sejumlah senjata ampuh KPK,mulai dari penyadapan hingga penuntutan, akan dikebiri. Kontan rencana Komisi III merevisi Undang-Undang (KPK) mendapat tantangan dari para pegiat antikorupsi. Sebelumnya, pihak kepolisian juga menarik puluhan penyidik yang diperbantukan ke KPK.
Niat Komisi III melucuti sebagian kewenangan KPK dalam memberantas korupsi menjadi kontraproduktif dengan aksi Presiden SBY yang penuh semangat di negeri orang mempromosikan Indonesia sebagai negeri yang layak untuk menanamkan modal. Sebagaimana selalu didengung-dengungkan, investor asing memasukkan persoalan korupsi sebagai ganjalan serius dalam memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Nah, kalau KPK terus digembosi, bagaimana membebaskan negeri ini dari para koruptor yang menjadi musuh para investor?
Semuanya ini berkat fondasi ekonomi yang makin kokoh dan kondisi politik yang stabil di Indonesia. Demikian bumbu promosi investasi yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan sejumlah investor Amerika Serikat (AS) dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam itu. Di kala menyampaikan sambutan dalam acara Indonesian Investment Day (IID) di New York Stock Exchange (NYSE) yang bertajuk Indonesia Rise as Asia’s New Economic Power House: Transformation, Opportunities and Partnership for All, Presiden SBY dengan penuh percaya diri menjamin investasi yang ditanamkan di Indonesia tidak akan sia-sia.
Presiden optimistis perekonomian Indonesia sulit untuk digoyang “ombak” krisis ekonomi global yang terus mengombang-ambingkan sejumlah negara di kawasan Eropa. Promosi Presiden yang sangat yakin akan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan bukan sekadar omongan yang dipenuhi bumbu menarik agar enak di telinga para investor asing, khususnya investor dari AS. Presiden berbicara dengan mengutip prediksi Asian Development Bank (ADB) yang meramalkan Asia bakal menjadi lahan subur tumbuhnya kelas menengah baru.
Dalam laporan ADB yang dipublikasi belum lama ini dinyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Asia bakal naik signifikan pada 2050 mendatang. Hal itu berdampak pada pertumbuhan kelas menengah di Asia di mana Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam melahirkan orang kaya baru. Lebih detail, laporan ADB itu semakin dipertegas oleh survei tahunan High Net Worth Individuals (HNWIs) yang diterbitkan Julius Baer, sebuah bank swasta yang bermarkas di Swiss.
Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan kemarin itu,dalam tiga tahun ke depan,Asia bakal dihuni sebanyak 2,67 juta orang superkaya dengan jumlah kekayaan sebesar USD16,7 triliun atau sekitar Rp159.819 triliun. Dalam peta kelahiran orang superkaya itu, Indonesia diprediksi berada di level paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 25% per tahun yang didongkrak oleh iklim perekonomian domestik yang terus bertumbuh.
Sayangnya, hasil survei ADB dan Julius Baer yang memberikan optimisme masuknya modal asing yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun negeri ini sering kali dimentahkan sendiri oleh prilaku sejumlah elite politik, entah sengaja atau sekadar ingin memuaskan syahwat politiknya di parlemen. Kasus paling anyar yang memancing reaksi para tokoh masyarakat adalah munculnya rencana revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Revitalisasi KPK yang digaungkan Komisi III DPR tersebut jauh dari upaya untuk memperkuat apalagi mempertajam fungsi lembaga pemberantas korupsi tersebut.Sejumlah senjata ampuh KPK,mulai dari penyadapan hingga penuntutan, akan dikebiri. Kontan rencana Komisi III merevisi Undang-Undang (KPK) mendapat tantangan dari para pegiat antikorupsi. Sebelumnya, pihak kepolisian juga menarik puluhan penyidik yang diperbantukan ke KPK.
Niat Komisi III melucuti sebagian kewenangan KPK dalam memberantas korupsi menjadi kontraproduktif dengan aksi Presiden SBY yang penuh semangat di negeri orang mempromosikan Indonesia sebagai negeri yang layak untuk menanamkan modal. Sebagaimana selalu didengung-dengungkan, investor asing memasukkan persoalan korupsi sebagai ganjalan serius dalam memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Nah, kalau KPK terus digembosi, bagaimana membebaskan negeri ini dari para koruptor yang menjadi musuh para investor?
(azh)
