Butuh pemimpin tegas
Kamis, 16 Agustus 2012 - 09:43 WIB
Butuh pemimpin tegas
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto berpendapat bangsa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan supremasi hukum secara tegas.
“Dengan menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum secara tegas, pada akhirnya bisa mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera,” kata Endriartono Sutarto pada acara berbuka puasa bersama sekaligus peluncuran website pribadinya di Jakarta kemarin.
Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah tokoh masyarakat, purnawirawan perwira tinggi TNI, dan pers. Menurut Endriartono, penegakan hukum di Indonesia saat ini belum tegas dan kurang memiliki rasa keadilan. Dia mencontohkan seseorang yang terbukti melakukan korupsi hingga ratusan miliar divonis dengan hukuman tiga tahun penjara, tapi dipotong remisi.
“Koruptor tersebut setelah bebas memiliki uang banyak, tapi rakyat miskin yang sudah bekerja keras tetap saja miskin,” ujarnya.
Dia mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan proporsional, tidak boleh pilih kasih. Pelaku korupsi yang terbukti bersalah, selain divonis hukuman penjara, juga hartanya hasil korupsinya disita sehingga turut merasakan hidup sederhana.
Menurut dia, pemimpin Indonesia ke depan tidak bisa hanya mengklaim pertumbuhan ekonomi secara makro pada tingkatan tertentu misalnya 6,5 persen, tapi tidak mencermati pertumbuhan ekonomi mikronya.
Dengan pertumbuhan ekonomi makro tersebut, harus dicermati lebih jauh berapa banyak warga masyarakat yang menikmatinya. “Jika yang menikmati baru segelintir orang itu namanya belum adil,” ungkapnya.
Dia menegaskan, calon pemimpin Indonesia mendatang harus mampu memimpin dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ditanya bagaimana tanggapannya terhadap namanama tokoh yang sudah disebut- sebut sebagai calon presiden, Endriartono enggan mengomentarinya.
“Saya tidak etis mengomentarinya. Silakan saja rakyat yang memilih dengan pertimbangannya masing-masing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Endriartono juga menyatakan gelisah melihat perkembangan bangsa Indonesia saat ini di mana kesenjangan sosial masyarakat tetap tinggi. Karena itu, dia berusaha menyampaikan pikiran dan pandangannya soal bangsa dan negara melalui website pribadinya yang diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.
Di bagian lain, Bupati Sumenep, Jawa Timur A Busyro Karim menyatakan, kinerja sebagian pegawai negeri sipil (PNS) menurun selama Ramadan dengan memanfaatkan alasan akan salat zuhur di rumah.
“Selama Ramadan, kami memang memberlakukan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB tanpa waktu istirahat. Sesuai laporan yang kami terima, sebagian PNS tidak terlihat di kantornya ketika waktu salat zuhur dan baru datang menjelang pukul 14.00 WIB,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, salah satu konsekuensi penetapan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB pada Senin hingga Kamis selama Ramadan adalah PNS melaksanakan salat zuhur di kantornya.
“Kami berani mengambil kebijakan tersebut karena di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep memiliki musala, bahkan ada yang bangunannya sudah menyerupai masjid,” ucapnya.
“Dengan menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum secara tegas, pada akhirnya bisa mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera,” kata Endriartono Sutarto pada acara berbuka puasa bersama sekaligus peluncuran website pribadinya di Jakarta kemarin.
Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah tokoh masyarakat, purnawirawan perwira tinggi TNI, dan pers. Menurut Endriartono, penegakan hukum di Indonesia saat ini belum tegas dan kurang memiliki rasa keadilan. Dia mencontohkan seseorang yang terbukti melakukan korupsi hingga ratusan miliar divonis dengan hukuman tiga tahun penjara, tapi dipotong remisi.
“Koruptor tersebut setelah bebas memiliki uang banyak, tapi rakyat miskin yang sudah bekerja keras tetap saja miskin,” ujarnya.
Dia mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan proporsional, tidak boleh pilih kasih. Pelaku korupsi yang terbukti bersalah, selain divonis hukuman penjara, juga hartanya hasil korupsinya disita sehingga turut merasakan hidup sederhana.
Menurut dia, pemimpin Indonesia ke depan tidak bisa hanya mengklaim pertumbuhan ekonomi secara makro pada tingkatan tertentu misalnya 6,5 persen, tapi tidak mencermati pertumbuhan ekonomi mikronya.
Dengan pertumbuhan ekonomi makro tersebut, harus dicermati lebih jauh berapa banyak warga masyarakat yang menikmatinya. “Jika yang menikmati baru segelintir orang itu namanya belum adil,” ungkapnya.
Dia menegaskan, calon pemimpin Indonesia mendatang harus mampu memimpin dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ditanya bagaimana tanggapannya terhadap namanama tokoh yang sudah disebut- sebut sebagai calon presiden, Endriartono enggan mengomentarinya.
“Saya tidak etis mengomentarinya. Silakan saja rakyat yang memilih dengan pertimbangannya masing-masing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Endriartono juga menyatakan gelisah melihat perkembangan bangsa Indonesia saat ini di mana kesenjangan sosial masyarakat tetap tinggi. Karena itu, dia berusaha menyampaikan pikiran dan pandangannya soal bangsa dan negara melalui website pribadinya yang diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.
Di bagian lain, Bupati Sumenep, Jawa Timur A Busyro Karim menyatakan, kinerja sebagian pegawai negeri sipil (PNS) menurun selama Ramadan dengan memanfaatkan alasan akan salat zuhur di rumah.
“Selama Ramadan, kami memang memberlakukan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB tanpa waktu istirahat. Sesuai laporan yang kami terima, sebagian PNS tidak terlihat di kantornya ketika waktu salat zuhur dan baru datang menjelang pukul 14.00 WIB,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, salah satu konsekuensi penetapan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB pada Senin hingga Kamis selama Ramadan adalah PNS melaksanakan salat zuhur di kantornya.
“Kami berani mengambil kebijakan tersebut karena di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep memiliki musala, bahkan ada yang bangunannya sudah menyerupai masjid,” ucapnya.
(lns)
