Mimpi proyek monorel Jakarta
Kamis, 16 Agustus 2012 - 08:38 WIB
Mimpi proyek monorel Jakarta
A
A
A
Pembangunan proyek monorel yang sudah mangkrak beberapa tahun kembali terdengar lagi. Untuk mewujudkan proyek yang diyakini bisa mencairkan kemacetan di Jakarta, PT Adhi Karya Tbk bersiap bersinergi dengan sejumlah perusahaan pelat merah lainnya.
Rupanya, perusahaan konstruksi milik negara tersebut tidak kapok dengan proyek yang sudah menggerus koceknya hingga ratusan miliar untuk membangun tiang pancang yang kini fungsinya melenceng menjadi media pemasangan iklan dan poster, termasuk poster Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Guna merealisasi proyek kontroversial itu, manajemen Adhi Karya menyebut angka yang tidak sedikit,yakni sebesar Rp3,725 triliun.
Sebenarnya, dana sebesar itu tidak masalah, sebab cukup banyak investor yang siap berpartisipasi sepanjang penguasa DKI Jakarta menyalakan lampu hijau untuk proyek yang dinantinantikan para pengguna jalan di Ibu Kota yang sudah bosan dengan kemacetan di mana-mana.
Berdasarkan perhitungan manajemen Adhi Karya, transportasi monorel bisa mengangkut 77.500 penumpang per hari dengan rute Tanah Abang–Thamrin City–Grand Indonesia-Dukuh Atas-Four Seasons Hotel-Taman Rasuna Said-Casablanca-Menara Kadin-Mega Kuningan-Ciputra World-Sampoerna Strategic-Semanggi- SCBD-Ratu Plaza-Senayan. Sebagai langkah awal, penumpang harus merogoh kantongnya sebesar Rp9.000.
Sebagai kilas balik untuk menjernihkan ingatan kita, proyek transportasi massal yang gagal itu disebabkan terlalu banyak diwarnai perdebatan. Para pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak bisa melakukan eksekusi karena terlalu larut dengan suasana pro-kontra segelintir orang sehingga melupakan kepentingan publik.
Mangkraknya proyek monorel menunjukkan bahwa program pembangunan pemerintah tidak berorientasi pada kepentingan publik. Bisa dibayangkan berapa kerugian masyarakat
mulai dari waktu, finansial hingga potensi bisnis lenyap karena ditelan macet.
Ketika tiang pancang monorel mulai dibangun,secercah harapan bagi masyarakat untuk terbebas dari kemacetan mulai terpancar, tetapi secercah harapan itu hanya tinggal kenangan.
Rencana semula, proyek monorel terdiri atas dua jalur, yakni jalur hijau sepanjang 14,2 km yang membentang dari Semanggi ke Kuningan dan jalur biru sekitar 12,2 km dari Kampung Melayu membelah tengah kota hingga ke Roxy dengan target bisa melayani 120.000 penumpang per hari.
Sayangnya, 160 tiang yang sudah berdiri di kawasan Senayan hingga Kuningan hanya menjadi “monumen” beton. Masa depan proyek monorel itu makin gelap ketika Fauzi Bowo mencabut perjanjian terhadap konsesi PT Jakarta Monorel sebagai pengembang dan investor monorel.
Pengembang menuntut penggantian biaya investasi yang diklaim sebesar Rp600 miliar, Pemda DKI Jakarta tidak keberatan membayar investor asal sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ternyata rekomendasi BPKP jauh lebih kecil dari tuntutan investor dengan maksimal penggantian sebesar Rp204 miliar. Niat Adhi Karya untuk melanjutkan proyek monorel itu kembali menimbulkan harapan untuk sedikit terbebas dari macet, apalagi perusahaan negara itu telah mendapat restu dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun restu dari Dahlan bukan penentu, tergantung dari kebijakan Pemda DKI Jakarta.
Sepertinya, Adhi Karya bakal menelan pil pahit lagi, Fauzi Bowo belum bisa mengeluarkan izin dalam waktu dekat dengan alasan harus dikaji lebih detail lagi.
Padahal secara kasat mata, apanya lagi yang harus dikaji dari proyek monorel yang sudah jelas bisa berkontribusi mencairkan macet Jakarta?
Rupanya, perusahaan konstruksi milik negara tersebut tidak kapok dengan proyek yang sudah menggerus koceknya hingga ratusan miliar untuk membangun tiang pancang yang kini fungsinya melenceng menjadi media pemasangan iklan dan poster, termasuk poster Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Guna merealisasi proyek kontroversial itu, manajemen Adhi Karya menyebut angka yang tidak sedikit,yakni sebesar Rp3,725 triliun.
Sebenarnya, dana sebesar itu tidak masalah, sebab cukup banyak investor yang siap berpartisipasi sepanjang penguasa DKI Jakarta menyalakan lampu hijau untuk proyek yang dinantinantikan para pengguna jalan di Ibu Kota yang sudah bosan dengan kemacetan di mana-mana.
Berdasarkan perhitungan manajemen Adhi Karya, transportasi monorel bisa mengangkut 77.500 penumpang per hari dengan rute Tanah Abang–Thamrin City–Grand Indonesia-Dukuh Atas-Four Seasons Hotel-Taman Rasuna Said-Casablanca-Menara Kadin-Mega Kuningan-Ciputra World-Sampoerna Strategic-Semanggi- SCBD-Ratu Plaza-Senayan. Sebagai langkah awal, penumpang harus merogoh kantongnya sebesar Rp9.000.
Sebagai kilas balik untuk menjernihkan ingatan kita, proyek transportasi massal yang gagal itu disebabkan terlalu banyak diwarnai perdebatan. Para pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak bisa melakukan eksekusi karena terlalu larut dengan suasana pro-kontra segelintir orang sehingga melupakan kepentingan publik.
Mangkraknya proyek monorel menunjukkan bahwa program pembangunan pemerintah tidak berorientasi pada kepentingan publik. Bisa dibayangkan berapa kerugian masyarakat
mulai dari waktu, finansial hingga potensi bisnis lenyap karena ditelan macet.
Ketika tiang pancang monorel mulai dibangun,secercah harapan bagi masyarakat untuk terbebas dari kemacetan mulai terpancar, tetapi secercah harapan itu hanya tinggal kenangan.
Rencana semula, proyek monorel terdiri atas dua jalur, yakni jalur hijau sepanjang 14,2 km yang membentang dari Semanggi ke Kuningan dan jalur biru sekitar 12,2 km dari Kampung Melayu membelah tengah kota hingga ke Roxy dengan target bisa melayani 120.000 penumpang per hari.
Sayangnya, 160 tiang yang sudah berdiri di kawasan Senayan hingga Kuningan hanya menjadi “monumen” beton. Masa depan proyek monorel itu makin gelap ketika Fauzi Bowo mencabut perjanjian terhadap konsesi PT Jakarta Monorel sebagai pengembang dan investor monorel.
Pengembang menuntut penggantian biaya investasi yang diklaim sebesar Rp600 miliar, Pemda DKI Jakarta tidak keberatan membayar investor asal sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ternyata rekomendasi BPKP jauh lebih kecil dari tuntutan investor dengan maksimal penggantian sebesar Rp204 miliar. Niat Adhi Karya untuk melanjutkan proyek monorel itu kembali menimbulkan harapan untuk sedikit terbebas dari macet, apalagi perusahaan negara itu telah mendapat restu dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun restu dari Dahlan bukan penentu, tergantung dari kebijakan Pemda DKI Jakarta.
Sepertinya, Adhi Karya bakal menelan pil pahit lagi, Fauzi Bowo belum bisa mengeluarkan izin dalam waktu dekat dengan alasan harus dikaji lebih detail lagi.
Padahal secara kasat mata, apanya lagi yang harus dikaji dari proyek monorel yang sudah jelas bisa berkontribusi mencairkan macet Jakarta?
(lns)