Presiden harus berani ambil tindakan

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu mewacanakan ke publik jika ada pembantunya di kabinet yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Menteri dari partai politik yang telah dipilih konskuensinya harus bisa fokus membantu jalaannya pemerintahan.

"Yang paling penting kan apa yang terjadi di tahun 2004 kemudian 2009 dan sekarang 2014, seseorang yang sudah fokus menjadi menteri dia harus memfokuskan jabatannya untuk jabatan tersebut. Kalau memanfaatkan fasilitasnya untuk partai tidak baik, tidak boleh ada tumpang tindih. Memang tidak gampang dan itu menjadi warning Presiden SBY dalam konteks itu," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

Politikus senior PDIP itu mengungkapkan, memang tidak mudah bagi ketua umum partai yang menjadi menteri untuk membagi konsentrasi antara tugas di kementerian dan tanggung jawab di parpol.

Sebab, kata dia, seorang ketua umum tentu punya tanggung jawab menyukseskan partainya di Pemilu 2014. Nah, ketika yang bersangkutan itu sudah dinilai tidak bisa lagi fokus, itu menjadi kewenangan Presiden SBY untuk mengambil tindakan.

"Kan ini yang punya kewenangan sebenarnya Pak SBY, bukan siapa-siapa. Kalau Pak SBY dalam posisi terganggu ya beliau ambil sikap, kan itu semua pembantu presiden," ujarnya.

Apakah yang dimaksud tindakan itu adalah mereshuffle menteri itu, Pramono enggan memberikan ketegasan. Namun, dengan pernyataan terbuka SBY yang secara khusus ditujukan kepada menteri dari parpol, tentu SBY tidak sembarangan memberi peringatan.

"SBY pasti mendapatkan banyak laporan dari masyarakat. Ya kalau sampai presiden mengatakan itu pasti ada latar belakangnya," jelasnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan bahwa SBY sebagai manusia tentu ada batas kesabaran. Karena itu, warning itu harus menjjadi yang terakhir yang harus benar-benar diperhatikan.

"Jadi fokus saja ngurus pekerjaannya atau sekalian fokus ngurus partai mundur dari kabinet," katanya.

Kalau kemudian teguran keras itu tidak digubris oleh menteri-menteri dari parpol, kata dia, bisa saja SBY mengambil tindakan. Tindakan itu reshuffle atau apa, tentu SBY yang bisa memutuskan.

"Bisa saja ada reshuffle tapi itu kan hak prerogatif presiden. Yang jelas diharapkan para menteri bersyukur diberikan kesempatan lakukan kepercayaan Pak SBY itu dengan sungguh-sungguh," ungkapnya.