Yusril segera diperiksa Kejagung soal Djoko Tjandra
Rabu, 25 Juli 2012 - 20:19 WIB
Yusril segera diperiksa Kejagung soal Djoko Tjandra
A
A
A
Sindonews.com - Kejaksaan Agung masih terus menyelidiki pindahnya status kewarganegaraan Djoko Tjandra buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi warga negara Papua Nugini.
Wakil Jaksa Agung Dharmono menduga, Djoko Tjandra telah memberikan keterangan palsu untuk melengkapi berkas sebagai syarat mendapatkan status kewarganegaraan di sana.
Karena itu, pihaknya saat ini sedang bekerja keras untuk membuktikan kepada pemerintah Papua Nugini perihal adanya keterangan palsu tersebut.
Selain itu, nama Yusril Izha Mahendra yang belakangan disebut memberikan opinion legal atau rekomendasi dalam pembuatan status kewarganegaraan juga belum dijadikan saksi oleh Kejagung.
"Saya belum bicara sejauh itu, yang penting, kami menduga keras bahwa Djoko Tjandra telah menggunakan keterangan palsu dalam rangka keputusan dia sebagai warga negara Papua Nugini," jelas Dharmono kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Sekarang permasalahannya, kata Dharmono apakah pemerintah Papua Nugini mengabulkan hal itu atau apakah atas dasar seperlunya berdasarkan atas permohonan Djoko Tjandra sendiri atau ada rekomendasi dari pihak lain.
"Nah itu hanya bisa diketahui setelah saya membaca keputusan dari keputusan warga negara itu," sambungnya.
Saat dikonfirmasi apakah surat dari Kedutaan Besar Papua Nugini sudah didapatkan Kejagung, dia menjawab belum diterima. "Belum. Saya akan berusaha secepat mungkin akan berkomunikasi dengan duta besar," terangnya.
Dharmono kembali menegaskan dalam Mutual Legal Assessment (MLA) antara pemerintah RI dan Papua Nugini tidak ada istilah barter.
"Bukan barter, intinya apabila penyelesaian hukum telah selesai. Kita akan menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi kalau nanti sesuai dengan sistem hukum di sana, yang bersangkutan bisa diekstradisi atau deportasi itulah yang akan kita jalankan," simpulnya.
Wakil Jaksa Agung Dharmono menduga, Djoko Tjandra telah memberikan keterangan palsu untuk melengkapi berkas sebagai syarat mendapatkan status kewarganegaraan di sana.
Karena itu, pihaknya saat ini sedang bekerja keras untuk membuktikan kepada pemerintah Papua Nugini perihal adanya keterangan palsu tersebut.
Selain itu, nama Yusril Izha Mahendra yang belakangan disebut memberikan opinion legal atau rekomendasi dalam pembuatan status kewarganegaraan juga belum dijadikan saksi oleh Kejagung.
"Saya belum bicara sejauh itu, yang penting, kami menduga keras bahwa Djoko Tjandra telah menggunakan keterangan palsu dalam rangka keputusan dia sebagai warga negara Papua Nugini," jelas Dharmono kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Sekarang permasalahannya, kata Dharmono apakah pemerintah Papua Nugini mengabulkan hal itu atau apakah atas dasar seperlunya berdasarkan atas permohonan Djoko Tjandra sendiri atau ada rekomendasi dari pihak lain.
"Nah itu hanya bisa diketahui setelah saya membaca keputusan dari keputusan warga negara itu," sambungnya.
Saat dikonfirmasi apakah surat dari Kedutaan Besar Papua Nugini sudah didapatkan Kejagung, dia menjawab belum diterima. "Belum. Saya akan berusaha secepat mungkin akan berkomunikasi dengan duta besar," terangnya.
Dharmono kembali menegaskan dalam Mutual Legal Assessment (MLA) antara pemerintah RI dan Papua Nugini tidak ada istilah barter.
"Bukan barter, intinya apabila penyelesaian hukum telah selesai. Kita akan menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi kalau nanti sesuai dengan sistem hukum di sana, yang bersangkutan bisa diekstradisi atau deportasi itulah yang akan kita jalankan," simpulnya.
(lns)
