SBY banyak terima aduan kasus sengketa lahan
Rabu, 25 Juli 2012 - 12:15 WIB
SBY banyak terima aduan kasus sengketa lahan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait masalah pertanahan, baik melalui surat maupun pesan singkat atau short message service (SMS). Presiden mengakui, persoalan tanah termasuk dalam kategori yang sulit.
"Yang lain masalah pertanahan yang menjadi persoalan pelik. Hampir tiap minggu surat dan SMS masuk adalah soal tumpang tindih lahan. Sengketa hukum atas lahan tanah. Sehingga sering terjadi benturan di lapangan," ujar Presiden dalam sambutanya saat rapat kabinet terbatas di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Presiden mengatakan, isu lain yang selalu berkembang terkait sengketa lahan adalah terjadinya kekerasan horizontal atau bentrokan di lapangan. Akibat tak tuntasnya persoalan, negara kerap disalahkan lantaran melakukan pembiaran.
"Kepolisian dilihat oleh rakyat tidak cepat dan tuntas menangani. Biasanya disimpulkan tidak cepat dan tidak tuntas, akibatnya negara dikatakan melakukan pembiaran," tuturnya.
Presiden menegaskan, negara tidak pernah sedikitpun melakukan pembiaran dalam kasus sengketa lahan. Presiden meminta, aparat kepolisian untuk mengantisipasi, merespon dan menangani persoalan tersebut hingga tuntas.
"Bicara kekerasan horizontal, bukan cuma Polri. Apabila kebupaten X sudah ada tanda-tanda ketegangan diantara komunitas beda agama, etnis, maka tentunya semua pihak segera lakukan pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan dan bentrokan. Akan lebih banyak lagi yang bisa dicegah aksi kekerasan itu," paparnya.
Agar tugas Polisi tidak berlipat ganda dalam menangani konflik, maka koorsinasi harus dilakukan sejak dari hulunya. "Harus diluruskan dengan segala upaya. Konsultasi, koordinasi antara BPN dan lain-lain juga harus dilaksanakan dengan baik," katanya.
"Yang lain masalah pertanahan yang menjadi persoalan pelik. Hampir tiap minggu surat dan SMS masuk adalah soal tumpang tindih lahan. Sengketa hukum atas lahan tanah. Sehingga sering terjadi benturan di lapangan," ujar Presiden dalam sambutanya saat rapat kabinet terbatas di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Presiden mengatakan, isu lain yang selalu berkembang terkait sengketa lahan adalah terjadinya kekerasan horizontal atau bentrokan di lapangan. Akibat tak tuntasnya persoalan, negara kerap disalahkan lantaran melakukan pembiaran.
"Kepolisian dilihat oleh rakyat tidak cepat dan tuntas menangani. Biasanya disimpulkan tidak cepat dan tidak tuntas, akibatnya negara dikatakan melakukan pembiaran," tuturnya.
Presiden menegaskan, negara tidak pernah sedikitpun melakukan pembiaran dalam kasus sengketa lahan. Presiden meminta, aparat kepolisian untuk mengantisipasi, merespon dan menangani persoalan tersebut hingga tuntas.
"Bicara kekerasan horizontal, bukan cuma Polri. Apabila kebupaten X sudah ada tanda-tanda ketegangan diantara komunitas beda agama, etnis, maka tentunya semua pihak segera lakukan pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan dan bentrokan. Akan lebih banyak lagi yang bisa dicegah aksi kekerasan itu," paparnya.
Agar tugas Polisi tidak berlipat ganda dalam menangani konflik, maka koorsinasi harus dilakukan sejak dari hulunya. "Harus diluruskan dengan segala upaya. Konsultasi, koordinasi antara BPN dan lain-lain juga harus dilaksanakan dengan baik," katanya.
(san)
