Golkar: Pernyataan SBY tidak serius
Jum'at, 20 Juli 2012 - 03:08 WIB
Golkar: Pernyataan SBY tidak serius
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tidak serius dengan pernyataannya yang mempersilakan menteri yang sibuk dengan urusan parpol untuk mundur dari jabatannya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pernyataan yang dilontarkan SBY saat membuka rapat kabinet adalah hal yang wajar. Karena, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu pati menginginkan keseimbangan kinerja di pemerintahan.
"Tidak mungkin jika presiden dengan serius meminta menterinya mundur. SBY, saya kira tidak sependek itu cara berpikirnya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis 19 Juli 2012.
Dia mengungkapkan, jika permintaan mundur itu dilontarkan karena terkait kasus korupsi, maka siapapun harus bertanggung jawab. "Jika memang karena pelaku korupsi terkait dengan menterinya, ya jelas dia harus bertanggung jawab. Namun jika menterinya tidak terkait, ya tidak harus ikut menanggung beban," ungkapnya.
Menurutnya, menteri selalu bertanggung jawab kepada presiden dalam bekerja. Sehingga, presiden juga seharusnya bertanggung jawab atas perilaku para menterinya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan bagi para menteri yang merupakan kader parpol merasa tidak sanggup membagi energinya dengan tugas pemerintahan dipersilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
"Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri," katanya dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pernyataan yang dilontarkan SBY saat membuka rapat kabinet adalah hal yang wajar. Karena, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu pati menginginkan keseimbangan kinerja di pemerintahan.
"Tidak mungkin jika presiden dengan serius meminta menterinya mundur. SBY, saya kira tidak sependek itu cara berpikirnya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis 19 Juli 2012.
Dia mengungkapkan, jika permintaan mundur itu dilontarkan karena terkait kasus korupsi, maka siapapun harus bertanggung jawab. "Jika memang karena pelaku korupsi terkait dengan menterinya, ya jelas dia harus bertanggung jawab. Namun jika menterinya tidak terkait, ya tidak harus ikut menanggung beban," ungkapnya.
Menurutnya, menteri selalu bertanggung jawab kepada presiden dalam bekerja. Sehingga, presiden juga seharusnya bertanggung jawab atas perilaku para menterinya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan bagi para menteri yang merupakan kader parpol merasa tidak sanggup membagi energinya dengan tugas pemerintahan dipersilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
"Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri," katanya dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna.
(lil)
