Koruptor bahayakan pemerintahan
Sabtu, 14 Juli 2012 - 14:10 WIB
Koruptor bahayakan pemerintahan
A
A
A
Sindonews.com - Banyaknya politikus yang terlibat kasus dugaan korupsi bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, saat ini korupsi yang dilakukan partai politik (parpol) bukan hanya melibatkan politikus di DPR, tapi juga menyebar ke DPRD.
"Korupsi itu didesain lewat berbagai kebijakan publik atau Undang-Undang. Perbaikannya dari internal parpol adalah ideologi parpol itu harus jelas. Nafas perjuangannya untuk rakyat, bukan untuk partai," kata Busyro kepada wartawan di Banten, Sabtu (14/7/2012).
Menurutnya, menyebarnya tindak pidana korupsi ke daerah disebabkan oleh parpol saat ini hanya digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Tujuan awal parpol untuk membela kepentingan rakyat seakan akan lenyap begitu saja. Bahkan, moralitas dan kontrol internal parpol sering kali terlalu lemah dalam mengawal perilaku korup kadernya," ujarnya.
Selain itu, dinasti politik yang kerap terjadi di daerah juga ikut menjadi faktor maraknya aksi korupsi di daerah. "Kolaborasi pebisnis yang tak beretika, pejabat, dan unsur-unsur lain yang tak bertanggungjawab melanggengkan praktik korupsi di daerah,' jelasnya.
Saat ini sendiri, KPK telah menyusun Sistem Integritas Nasional (SIN) 2011-2023 yang memasukkan peningkatan integritas parpol. SIN tersebut nantinya akan menjadi salah satu upaya KPK untuk memberantas korupsi di parpol.
"Korupsi itu didesain lewat berbagai kebijakan publik atau Undang-Undang. Perbaikannya dari internal parpol adalah ideologi parpol itu harus jelas. Nafas perjuangannya untuk rakyat, bukan untuk partai," kata Busyro kepada wartawan di Banten, Sabtu (14/7/2012).
Menurutnya, menyebarnya tindak pidana korupsi ke daerah disebabkan oleh parpol saat ini hanya digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Tujuan awal parpol untuk membela kepentingan rakyat seakan akan lenyap begitu saja. Bahkan, moralitas dan kontrol internal parpol sering kali terlalu lemah dalam mengawal perilaku korup kadernya," ujarnya.
Selain itu, dinasti politik yang kerap terjadi di daerah juga ikut menjadi faktor maraknya aksi korupsi di daerah. "Kolaborasi pebisnis yang tak beretika, pejabat, dan unsur-unsur lain yang tak bertanggungjawab melanggengkan praktik korupsi di daerah,' jelasnya.
Saat ini sendiri, KPK telah menyusun Sistem Integritas Nasional (SIN) 2011-2023 yang memasukkan peningkatan integritas parpol. SIN tersebut nantinya akan menjadi salah satu upaya KPK untuk memberantas korupsi di parpol.
(lil)
