Judulnya, ada apa dengan kemendagri?
Senin, 30 Januari 2012 - 16:56 WIB
Judulnya, ada apa dengan kemendagri?
A
A
A
Sindonews.com - Kesanggupan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyelesaikan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) April tahun ini disikapi pesimistis anggota DPR RI. Sebab, para wakil rakyat ini membaca adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan program tersebut.
Dari berbagai persoalan teknis yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II sudah bisa ditarik kesimpulkan adanya ketidaksiapan konsorsium dalam pelaksanakan program itu. Namun, oleh Mendagri dan konsorsium dibuat seolah tidak terjadi apa-apa.
"Bila ada judul film ada apa dengan cinta? Maka pada hari ini saya ingin menanyakan, ada apa Kemendagri dengan konsorium?" ujar anggota Komisi II DPR RI Rahadi zakaria di Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Rahadi berharap pertanyaannya itu tidak direspon dengan jawaban ada mafia e-KTP. Namun, jika benar ada mafia e-KTP, maka harus segera disikapi serius.
Karena sebenarnya ada kecurigaan penyimpangan dari program itu. Bahkan, kecurigaan ini sudah pernah diserahkan ke lembaga berwenang agar menyelediki program e-KTP. Sayangnya, hingga kini penyelidikan itu tidak ada kabarnya lagi alias mangkrak.
Saat ini masyarakat masih menunggu, apakah proyek e-KTP sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau belum. Apakah sebelum melaksanakan e-KTP sistem sudah terbangun atau sebaliknya proyek dulu baru sistem.
"Saya ingin mengingatkan saja esensi dari bernegara ini, yaitu melakukan perlindungan kepada individu-individu warga negara. Sedangkan instrumennya adalah para penyelenggara negara," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. (lin)
Dari berbagai persoalan teknis yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II sudah bisa ditarik kesimpulkan adanya ketidaksiapan konsorsium dalam pelaksanakan program itu. Namun, oleh Mendagri dan konsorsium dibuat seolah tidak terjadi apa-apa.
"Bila ada judul film ada apa dengan cinta? Maka pada hari ini saya ingin menanyakan, ada apa Kemendagri dengan konsorium?" ujar anggota Komisi II DPR RI Rahadi zakaria di Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Rahadi berharap pertanyaannya itu tidak direspon dengan jawaban ada mafia e-KTP. Namun, jika benar ada mafia e-KTP, maka harus segera disikapi serius.
Karena sebenarnya ada kecurigaan penyimpangan dari program itu. Bahkan, kecurigaan ini sudah pernah diserahkan ke lembaga berwenang agar menyelediki program e-KTP. Sayangnya, hingga kini penyelidikan itu tidak ada kabarnya lagi alias mangkrak.
Saat ini masyarakat masih menunggu, apakah proyek e-KTP sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau belum. Apakah sebelum melaksanakan e-KTP sistem sudah terbangun atau sebaliknya proyek dulu baru sistem.
"Saya ingin mengingatkan saja esensi dari bernegara ini, yaitu melakukan perlindungan kepada individu-individu warga negara. Sedangkan instrumennya adalah para penyelenggara negara," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. (lin)
()
