Pemerintah tak serius tuntaskan masalah Aceh
Selasa, 10 Januari 2012 - 17:31 WIB
Pemerintah tak serius tuntaskan masalah Aceh
A
A
A
Sindonews.com - Beberapa insiden penambakan di Aceh ada hubungannya dengan momen pilkada di wilayah Aceh. Peran strategis intelijen harus segera mengupas persoalan penembakan yang terjadi di Aceh untuk memastikan peristiwa penembakan itu kriminal murni atau bukan.
"Apakah benar pembunuhan ini murni kriminal, saya kira telaah strategis intelijen harus segera mengupas masalah ini," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, di sela-sela peringatan HUT PDIP Ke-39 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2012).
Menurut dia, pemerintah jangan cepat memberikan pernyataan peristiwa penembakan itu merupakan kriminal murni. Namun perlu dicari latar belakang di balik peristiwa ini.
Berdasarkan hasil pengamatannya, konflik di Aceh ini terjadi karena ada rasa kekecewaan dari para tokoh di Aceh yang telah mendeklarasikan bersatunya Aceh dengan otonomi khususnya. Rasa kecewa itu, baik menyangkut optimalisasi pembangunan yang belum optimal, menyangkut masalah pembelanjaan anggaran yang tidak bisa dinikmati masyarakat Aceh.
"Pemda dan DPRD Aceh harus mempertanggungjawabkan anggaran yang begitu besar di Aceh, termasuk bantuan dari negara sahabat yang ikut membangun Aceh," kata Sekjen DPP PDIP itu.
Tjahyo mengatakan, dengan dipilihnya langsung Gubernur khusus, otonomi khusus, syariah Islam adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh, sehingga jangan sampai ada benih-benih perpecahan.
Perlu ada keseriusan atau political will dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Akar masalahnya harus dituntaskan dengan baik.
"Karena kalau tidak, ibarat sebuah luka yang tak sembuh akan muncul luka-luka baru. Ada tanggungjawab dari pemerintah, terutama aparat keamanan untuk menjaga stabilitas nasional," ucap Tjahjo.
Terkait peredaran senjata di daerah konflik seperti di Aceh, kata dia, masih cukup banyak. Bahkan ada sejumlah senjata baru. Ini menunjukkan ada sumber kekuatan yang masuk di Aceh dengan pola-pola senjata.
"Intelijen jangan sampai kecolongan lagi," katanya seraya menambahkan DPR sebagai fungsi pengawasan, ingin menegaskan pemerintah untuk lebih konsisten dalam menegakan hukum. (wbs)
"Apakah benar pembunuhan ini murni kriminal, saya kira telaah strategis intelijen harus segera mengupas masalah ini," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, di sela-sela peringatan HUT PDIP Ke-39 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2012).
Menurut dia, pemerintah jangan cepat memberikan pernyataan peristiwa penembakan itu merupakan kriminal murni. Namun perlu dicari latar belakang di balik peristiwa ini.
Berdasarkan hasil pengamatannya, konflik di Aceh ini terjadi karena ada rasa kekecewaan dari para tokoh di Aceh yang telah mendeklarasikan bersatunya Aceh dengan otonomi khususnya. Rasa kecewa itu, baik menyangkut optimalisasi pembangunan yang belum optimal, menyangkut masalah pembelanjaan anggaran yang tidak bisa dinikmati masyarakat Aceh.
"Pemda dan DPRD Aceh harus mempertanggungjawabkan anggaran yang begitu besar di Aceh, termasuk bantuan dari negara sahabat yang ikut membangun Aceh," kata Sekjen DPP PDIP itu.
Tjahyo mengatakan, dengan dipilihnya langsung Gubernur khusus, otonomi khusus, syariah Islam adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh, sehingga jangan sampai ada benih-benih perpecahan.
Perlu ada keseriusan atau political will dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Akar masalahnya harus dituntaskan dengan baik.
"Karena kalau tidak, ibarat sebuah luka yang tak sembuh akan muncul luka-luka baru. Ada tanggungjawab dari pemerintah, terutama aparat keamanan untuk menjaga stabilitas nasional," ucap Tjahjo.
Terkait peredaran senjata di daerah konflik seperti di Aceh, kata dia, masih cukup banyak. Bahkan ada sejumlah senjata baru. Ini menunjukkan ada sumber kekuatan yang masuk di Aceh dengan pola-pola senjata.
"Intelijen jangan sampai kecolongan lagi," katanya seraya menambahkan DPR sebagai fungsi pengawasan, ingin menegaskan pemerintah untuk lebih konsisten dalam menegakan hukum. (wbs)
()
