Demokrat Minta Jokowi Tegas Umumkan Larangan Mudik
Rabu, 08 April 2020 - 14:13 WIB
Demokrat Minta Jokowi Tegas Umumkan Larangan Mudik
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dengan tegas larangan mudik jika tak ingin Pulau Jawa menjadi zona merah. Pasalnya, DKI Jakarta sudah menjadi zona merah sejak beberapa waktu lalu karena menjadi episentrum penyebaran wabah virus Corona (COVID-19). (Baca juga: Larangan Mudik Solusi Tepat Antisipasi Penyebaran Virus Corona)
“Seperti diketahui, Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum pandemi COVID-19. Sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah, Pak Presiden beserta jajarannya untuk tegas melarang mudik. Jangan seperti sekarang, simpang siur,” kritik Irwan saat dihubungi, Rabu (8/4/2020). (Baca juga: Mudik Tak Dilarang, Penyebaran Covid-19 Semakin Luas di Kampung Halaman)
Irwan melihat, ada disharmoni di internal pemerintah. Contoh konkret, Juru Bicara (Jubir) Praiden mengatakan boleh mudik, kemudian disanggah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Jadi harus ada harmoni, sinergis antara jajaran dari pak Presiden,” pintanya. (Baca juga: Tak Ada Larangan Resmi, Pemerintah: Boleh Mudik Asal Karantina 14 Hari)
Menurut legislator asal Kalimantan Timur ini, jika kemudian terjadi arus mudik pada Lebaran atau sebelum Ramadan ini, maka sudah dipastikan bakal mempercepat zona merah di Pulau Jawa dan akan terjadi ledakan pandemi Corona di pulau ini.
“Sehingga dengan ini, saya tegas mengatakan, Pak Presiden harus menyatakan sendiri agar mudik dilarang. Sebenarnya paling tepat lagi Pak Presiden menginstruksikan agar Jakarta di-lockdown atau karantina wilayah. Sehingga, semua aktivitas bukan hanya mudik, dan paling penting rakyatnya dijamin oleh negara,” tandas Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat itu.
“Seperti diketahui, Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum pandemi COVID-19. Sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah, Pak Presiden beserta jajarannya untuk tegas melarang mudik. Jangan seperti sekarang, simpang siur,” kritik Irwan saat dihubungi, Rabu (8/4/2020). (Baca juga: Mudik Tak Dilarang, Penyebaran Covid-19 Semakin Luas di Kampung Halaman)
Irwan melihat, ada disharmoni di internal pemerintah. Contoh konkret, Juru Bicara (Jubir) Praiden mengatakan boleh mudik, kemudian disanggah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Jadi harus ada harmoni, sinergis antara jajaran dari pak Presiden,” pintanya. (Baca juga: Tak Ada Larangan Resmi, Pemerintah: Boleh Mudik Asal Karantina 14 Hari)
Menurut legislator asal Kalimantan Timur ini, jika kemudian terjadi arus mudik pada Lebaran atau sebelum Ramadan ini, maka sudah dipastikan bakal mempercepat zona merah di Pulau Jawa dan akan terjadi ledakan pandemi Corona di pulau ini.
“Sehingga dengan ini, saya tegas mengatakan, Pak Presiden harus menyatakan sendiri agar mudik dilarang. Sebenarnya paling tepat lagi Pak Presiden menginstruksikan agar Jakarta di-lockdown atau karantina wilayah. Sehingga, semua aktivitas bukan hanya mudik, dan paling penting rakyatnya dijamin oleh negara,” tandas Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat itu.
(cip)
