Demi Kepastian Hukum, Perppu Pilkada Diminta Terbit Sebelum Mei

loading...
Demi Kepastian Hukum, Perppu Pilkada Diminta Terbit Sebelum Mei
Demi Kepastian Hukum, Perppu Pilkada Diminta Terbit Sebelum Mei
A+ A-
JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pilkada Serentak 2020 menjadi rawan digugat karena bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Karena itu, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebelum akhir April 2020 demi kepastian adanya hukum.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penundaan pilkada tidak dikenal dalam UU Pilkada yang berlaku saat ini. Yang ada hanya pilkada susulan dan pilkada lanjutan secara parsial dan berjenjang di tiap daerah.

“Keputusan penundaan itu dilakukan dulu di daerah. Tapi yang dilakukan KPU tidak, KPU melakukan penundaan serentak seluruh daerah. Secara hukum sangat lemah jika ada pihak yang mau menggugat pasal tesebut,” ujar Titi Anggraini dalam diskusi virtual yang bertajuk “Urgensi dan Substansi Perppu Pilkada”, kemarin.

Namun, Titi mengaku lega karena sikap KPU menunda pilkada didukung oleh DPR, pemerintah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, ada dokumen kesepahaman kesimpulan soal penundaan tahapan pilkada pada 30 Maret dan poin ketiga jelas bahwa DPR meminta pemerintah menerbitkan perppu. (Baca: Pilkada Serentak 2020 Diusulkan Digabung dengan Pilkada 2022)



“Karena penundaan tidak sesuai dengan Pasal 122. Harus ada dasar hukum yang memayungi sikap KPU. Tindakan KPU yang tidak sejalan harus diluruskan oleh perppu, Perppu harus hadir untuk pasal 122, yang didesak di sana. Memberi legitimasi yang diambil oleh KPU agar sejalan dengan perintah konstitusi, tetapi kita harus punya basis hukum kuat,” jelasnya.

Kemudian, Titi melanjutkan sebagai sebuah produk hukum untuk menjawab situasi darurat dan kegentingan memaksa maka perlu dirasionalisasi dan diukur secara wajar ekspektasi atas substansi yang diatur Perppu nantinya. Meskipun banyak hal yang ingin didorong untuk penguatan dan perbaikan kualitas tata kelola pilkada, namun Perppu sebagai instrumen hukum yang urgen disahkan sebagai legalitas penundaan pilkada, pembahasannya tidak bisa lama dan berlarut-larut.

“Perppu mestinya sudah disahkan sebelum berakhirnya waktu penundaan oleh KPU pada Mei 2020. Bahkan demi kepastian hukum pengalihan dana pilkada untuk penanganan Covid-19, Perppu seharusnya sudah disahkan sebelum akhir April 2020,” desak Titi.



Selain itu, dia meminta agar KPU lebih berperan proaktif dalam penyusunan Perppu khususnya terkait materi muatan yang berhubungan dengan teknis pilkada karena KPU dan Bawaslu yang paling memahami itu. Perludem sendiri mengusulkan beberapa hal dalam Perppu tersebut.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top