Soal Dana Bantuan Kemenparekraf, DPR: Proses Pendataan Sangat Penting
Selasa, 07 April 2020 - 13:22 WIB
Soal Dana Bantuan Kemenparekraf, DPR: Proses Pendataan Sangat Penting
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Senin, 6 April 2020 kemarin dalam rangka membahas kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif terkait dampak COVID-19.
Dalam Raker tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan, pihaknya memberikan beberapa stimulus untuk industri pariwisata, seperti pembebasan Pembayaran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, pengurangan biaya utilitas, dan relaksasi pinjaman bank.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan proses pendataan sangat penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Sehingga, data pelaku parekraf yang akan menjadi penerima harus akurat. (Baca juga: Pariwisata Dihajar Corona, Kemenparekraf Usul Hotel Diberi Extra Benefit)
“Ada teman-teman pelaku parekraf yang tadinya tidak tergolong miskin, namun jatuh miskin dengan adanya wabah ini. Kemenparekraf harus dapat mendata ini secara akurat agar mereka bisa mendapatkan bantuan,” kata Hetifah dalam Raker yang dikutip Sindonews, Selasa (7/4/2020).
Kemudian, Hetifah juga meminta agar program-program intervensi dari pemerintah terkait penanggulangan dampak COVID-19 ini harus menyentuh hingga lapisan terbawah.
“Kita harus pikirkan bagaimana dengan teman-teman yang belum memiliki gawai misalnya. Atau mereka yang tidak memiliki akses ke internet. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan informasi dan justru kesulitan untuk mengakses program-program ini. Pendekatan melalui media-media lain yang lebih konvensional harus kita gunakan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, banyak pekerja informal pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak dengan adanya wabah ini. Mereka layak menjadi sasaran penerima bantuan dari Kemenparekraf. “Contohnya pedagang-pedagang kecil cinderamata di objek-objek wisata. Mungkin mereka tidak terdaftar dalam database Kemenparekraf. Namun demikian, penghidupannya sangat terpengaruh. Kemenparekraf juga harus merancang program yang bisa menyentuh mereka,” katanya.
Dalam Raker tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan, pihaknya memberikan beberapa stimulus untuk industri pariwisata, seperti pembebasan Pembayaran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, pengurangan biaya utilitas, dan relaksasi pinjaman bank.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan proses pendataan sangat penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Sehingga, data pelaku parekraf yang akan menjadi penerima harus akurat. (Baca juga: Pariwisata Dihajar Corona, Kemenparekraf Usul Hotel Diberi Extra Benefit)
“Ada teman-teman pelaku parekraf yang tadinya tidak tergolong miskin, namun jatuh miskin dengan adanya wabah ini. Kemenparekraf harus dapat mendata ini secara akurat agar mereka bisa mendapatkan bantuan,” kata Hetifah dalam Raker yang dikutip Sindonews, Selasa (7/4/2020).
Kemudian, Hetifah juga meminta agar program-program intervensi dari pemerintah terkait penanggulangan dampak COVID-19 ini harus menyentuh hingga lapisan terbawah.
“Kita harus pikirkan bagaimana dengan teman-teman yang belum memiliki gawai misalnya. Atau mereka yang tidak memiliki akses ke internet. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan informasi dan justru kesulitan untuk mengakses program-program ini. Pendekatan melalui media-media lain yang lebih konvensional harus kita gunakan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, banyak pekerja informal pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak dengan adanya wabah ini. Mereka layak menjadi sasaran penerima bantuan dari Kemenparekraf. “Contohnya pedagang-pedagang kecil cinderamata di objek-objek wisata. Mungkin mereka tidak terdaftar dalam database Kemenparekraf. Namun demikian, penghidupannya sangat terpengaruh. Kemenparekraf juga harus merancang program yang bisa menyentuh mereka,” katanya.
(cip)
