Tupoksi Gugus Tugas COVID-19 Belum Optimal, Distribusi APD Lambat
Selasa, 07 April 2020 - 12:25 WIB
Tupoksi Gugus Tugas COVID-19 Belum Optimal, Distribusi APD Lambat
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR menilai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 belum berjalan optimal. (Bacajuga: Jokowi Instruksikan Rapid Test Corona dan Distribusi APD Dipercepat)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengatakan, seharusnya kewenangan Gugus Tugas dapat diimplementasikan secara lebih baik. Dia mencontohkan untuk pengadaan berbagai barang terkait penanganan COVID–19. Meskipun pengadaan tersebut adalah mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo yang memiliki kewenangan mengoordinasi berbagai instansi, seharusnya bisa lebih mendorong agar pengadaan barang bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. (Baca juga: Distribusi APD ke Rumah Sakit di Daerah Harus Dipercepat)
"Ini juga berlaku soal distribusi Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah yang ternyata belum langsung masuk ke rumah sakit. Saya minta Pak Doni untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APD langsung dapat didistribusikan ke rumah sakit,” tutur Ihsan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).
Ihsan juga mencatat beberapa temuan dalam penanganan COVID-19 di lapangan. Misalnya belum jelasnya SOP (standart operating procedure) yang ada ketika orang terindikasi sebagai carrier COVID-19.
"Misalnya jangka waktu tes swab yang cukup memakan waktu padahal dia jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit rujukan. Beberapa warga senior kita keburu berpulang sebelum ada hasil apakah dia positif atau tidak," tutur politikus PDIP ini.
Ihsan juga menyoroti masuknya banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) lewat Batam yang sulit ditelusuri tujuan akhirnya di Indonesia, serta ketersediaan klorokuin yang makin menipis.
Namun, Komisi VIII menegaskan komitmennya untuk mendukung Gugus Tugas COVID–19 dan berbagai instansi yang berkoordinasi di dalamnya. “Sesuai fungsi DPR, kami akan selalu mendukung pemerintah agar dapat leluasa bekerja, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Kami juga mendukung Gugus Tugas agar dapat selalu menjalankan kewenangannya secara optimal, bahkan apabila perlu diperluas. Kami tidak ingin Gugus Tugas hanya sekadar menjadi kantor penghubung,” kata Ihsan.
Komisi VIII DPR pun mendukung usulan penambahan dana siap pakai (DSP/on call) dari BNPB sebesar Rp3,3 triliun untuk penanganan wabah Corona dan operasional BNPB. Dukungan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi VIII DPR dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo, Senin (6/4/2020).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengatakan, seharusnya kewenangan Gugus Tugas dapat diimplementasikan secara lebih baik. Dia mencontohkan untuk pengadaan berbagai barang terkait penanganan COVID–19. Meskipun pengadaan tersebut adalah mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo yang memiliki kewenangan mengoordinasi berbagai instansi, seharusnya bisa lebih mendorong agar pengadaan barang bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. (Baca juga: Distribusi APD ke Rumah Sakit di Daerah Harus Dipercepat)
"Ini juga berlaku soal distribusi Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah yang ternyata belum langsung masuk ke rumah sakit. Saya minta Pak Doni untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APD langsung dapat didistribusikan ke rumah sakit,” tutur Ihsan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).
Ihsan juga mencatat beberapa temuan dalam penanganan COVID-19 di lapangan. Misalnya belum jelasnya SOP (standart operating procedure) yang ada ketika orang terindikasi sebagai carrier COVID-19.
"Misalnya jangka waktu tes swab yang cukup memakan waktu padahal dia jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit rujukan. Beberapa warga senior kita keburu berpulang sebelum ada hasil apakah dia positif atau tidak," tutur politikus PDIP ini.
Ihsan juga menyoroti masuknya banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) lewat Batam yang sulit ditelusuri tujuan akhirnya di Indonesia, serta ketersediaan klorokuin yang makin menipis.
Namun, Komisi VIII menegaskan komitmennya untuk mendukung Gugus Tugas COVID–19 dan berbagai instansi yang berkoordinasi di dalamnya. “Sesuai fungsi DPR, kami akan selalu mendukung pemerintah agar dapat leluasa bekerja, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Kami juga mendukung Gugus Tugas agar dapat selalu menjalankan kewenangannya secara optimal, bahkan apabila perlu diperluas. Kami tidak ingin Gugus Tugas hanya sekadar menjadi kantor penghubung,” kata Ihsan.
Komisi VIII DPR pun mendukung usulan penambahan dana siap pakai (DSP/on call) dari BNPB sebesar Rp3,3 triliun untuk penanganan wabah Corona dan operasional BNPB. Dukungan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi VIII DPR dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo, Senin (6/4/2020).
(cip)
