Larangan Mudik Tak Dipatuhi, Warga Disarankan Jaga Desa Masing-masing
Senin, 30 Maret 2020 - 12:05 WIB
Larangan Mudik Tak Dipatuhi, Warga Disarankan Jaga Desa Masing-masing
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah telah menganjurkan warganya untuk tidak mudik lebaran tahun ini. Namun, anjuran ini dinilai bukan perkara mudah. Bahkan, sebagian warga memilih mudik lebih awal.
Anggota Komisi IX DPR, Nabil Haroen menyatakan, pihaknya tentu saja tidak bisa menyalahkan mereka yang sudah pulang ke daerah, karena itu cara mereka bisa bertahan hidup. (Baca juga: Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya)
"Sebagian dari mereka tidak bisa bekerja lagi/ tidak dapat upah di DKI Jakarta, atau harus pulang karena perusahaan mereka tutup dan tanpa kepastian gaji," ujar Nabil saat dihubungi SINDOnews, Senin (30/3/2020).
(Baca juga: Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Mengalir Lebih Efektif Bunuh Virus)
Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Nabil itu menyatakan, yang bisa dilakukan dengan menjaga desa masing-masing, karena itu wilayah terkecil yang bisa diantisipasi. Ia menyarankan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta jaminan logistik dan ketahanan pangan," tukasnya.
Anggota Komisi IX DPR, Nabil Haroen menyatakan, pihaknya tentu saja tidak bisa menyalahkan mereka yang sudah pulang ke daerah, karena itu cara mereka bisa bertahan hidup. (Baca juga: Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya)
"Sebagian dari mereka tidak bisa bekerja lagi/ tidak dapat upah di DKI Jakarta, atau harus pulang karena perusahaan mereka tutup dan tanpa kepastian gaji," ujar Nabil saat dihubungi SINDOnews, Senin (30/3/2020).
(Baca juga: Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Mengalir Lebih Efektif Bunuh Virus)
Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Nabil itu menyatakan, yang bisa dilakukan dengan menjaga desa masing-masing, karena itu wilayah terkecil yang bisa diantisipasi. Ia menyarankan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta jaminan logistik dan ketahanan pangan," tukasnya.
(maf)
