Muhammadiyah: Pandemi Corona Harus Dilihat Sebagai Ancaman non-Militer
Jum'at, 27 Maret 2020 - 16:15 WIB
Muhammadiyah: Pandemi Corona Harus Dilihat Sebagai Ancaman non-Militer
A
A
A
JAKARTA - Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Razikin meminta pemerintah melihat pandemi virus Corona (COVID-19) dari sisi pertahanan nasional. Sehingga, dia meminta pemerintah tidak hanya melihat COVID-19 dari perspektif kesehatan an sich. "Maka kita bisa meletakkan wabah virus Corona ini sebagai ancaman nir militer," ujar Razikin kepada SINDOnews, Jumat (27/3/2020).
Ketua Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR) ini mengatakan, cara pandang itu juga akan menentukan skenario kebijakan dan langkah penanganan yang diambil. "Kalau kita baca berita hari ini, Presiden Amerika misalnya telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki termasuk militer, kelihatannya bagi pemerintah Amerika, Corona merupakan ancaman non militer," ungkapnya. (Baca juga: Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?)
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia sudah seharusnya tidak lagi menangani pandemi COVID-19 secara parsial, tapi harus dengan kebijakan yang menyeluruh. "Saya kira poin yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada KTT G20 tadi malam dengan mengajak negara G20 untuk bersama-sama memerangi virus Corona, perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dalam negeri," tuturnya. (Baca juga: Pemerintah Dinilai Sangat Lambat Tangani Corona)
Dia meminta Presiden Jokowi menutup seluruh pintu keluar masuk luar negeri. Termasuk meminta semua pemerintah daerah menyetop arus lalu lintas perbatasan daerah masing-masing, kecuali keperluan media serta hal-hal darurat lain.
"Kebijakan itu tentu akan berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi, tapi saya pikir cara ini harus diambil untuk menyetop seluruh potensi penyebaran Corona," paparnya.
Adapun mengenai persoalan ketersediaan pangan untuk warga pada masing-masing daerah, menurut dia, bisa menggerakkan dan memobilisasi kekuatan militer, meski diakuinya memang ongkosnya mahal. "Tapi itu keadaan kita sekarang semuanya dalam ketidakpastian," imbuhnya.
Dia juga mengingatkan perusahan-perusahan besar yang selama ini meraup keuntungan besar, jangan coba-coba kabur keluar negeri dalam situasi seperti ini. Perusahan-perusahan itu, kata dia, harus membantu pemerintah. "Jika tidak negara harus berani merampas kekayaan mereka. Saatnya negara memaksimalkan seluruh kewenangannya," katanya.
Ketua Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR) ini mengatakan, cara pandang itu juga akan menentukan skenario kebijakan dan langkah penanganan yang diambil. "Kalau kita baca berita hari ini, Presiden Amerika misalnya telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki termasuk militer, kelihatannya bagi pemerintah Amerika, Corona merupakan ancaman non militer," ungkapnya. (Baca juga: Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?)
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia sudah seharusnya tidak lagi menangani pandemi COVID-19 secara parsial, tapi harus dengan kebijakan yang menyeluruh. "Saya kira poin yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada KTT G20 tadi malam dengan mengajak negara G20 untuk bersama-sama memerangi virus Corona, perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dalam negeri," tuturnya. (Baca juga: Pemerintah Dinilai Sangat Lambat Tangani Corona)
Dia meminta Presiden Jokowi menutup seluruh pintu keluar masuk luar negeri. Termasuk meminta semua pemerintah daerah menyetop arus lalu lintas perbatasan daerah masing-masing, kecuali keperluan media serta hal-hal darurat lain.
"Kebijakan itu tentu akan berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi, tapi saya pikir cara ini harus diambil untuk menyetop seluruh potensi penyebaran Corona," paparnya.
Adapun mengenai persoalan ketersediaan pangan untuk warga pada masing-masing daerah, menurut dia, bisa menggerakkan dan memobilisasi kekuatan militer, meski diakuinya memang ongkosnya mahal. "Tapi itu keadaan kita sekarang semuanya dalam ketidakpastian," imbuhnya.
Dia juga mengingatkan perusahan-perusahan besar yang selama ini meraup keuntungan besar, jangan coba-coba kabur keluar negeri dalam situasi seperti ini. Perusahan-perusahan itu, kata dia, harus membantu pemerintah. "Jika tidak negara harus berani merampas kekayaan mereka. Saatnya negara memaksimalkan seluruh kewenangannya," katanya.
(cip)
