Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?
Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana menilai pandemi virus Corona di Indonesia semakin mengganas.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan mengunci masuk dan keluar wilayah atau lockdown.
"Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus Corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown," tutur Putu, Kamis (26/3/2020). ( Baca juga: Corona Kian Mengganas, 790 Orang Positif, 58 Meninggal )
Dia melanjutkan, hingga saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar virus Corona. "Lambat sekali pemerintah kita ini. Katanya obat dari Tiongkok (China-red) sudah datang? Apakah sudah di sebar ke seluruh Indonesia? dan kapan jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat," kata Putu.
Politikus Partai Demokrat ini menilai dari awal pemerintah tidak siap dan menyepelekan virus tersebut. Anggota Komisi VI ini khawatir jika pandemi tidak berakhir secepat mungkin maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.
Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, kafe, bioskop dan lainnya. Paling terdampak, menurut dia, adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai-red) kepada masyarakat yang terdampak virus Corona," kata legislator asal daerah pemilihan Bali ini.
Namun, menurut dia, BLT itu masih tidak cukup. "Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK (pemutusan hubungan kerja-red) dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," ungkapnya.
Dia meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar atau kuli. Karena, lanjut dia, rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara.
"Pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona," ucapnya.
Putu juga menolak test COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Dia berpendapat, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test COVID-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).
"Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test COVID-19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan mengunci masuk dan keluar wilayah atau lockdown.
"Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus Corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown," tutur Putu, Kamis (26/3/2020). ( Baca juga: Corona Kian Mengganas, 790 Orang Positif, 58 Meninggal )
Dia melanjutkan, hingga saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar virus Corona. "Lambat sekali pemerintah kita ini. Katanya obat dari Tiongkok (China-red) sudah datang? Apakah sudah di sebar ke seluruh Indonesia? dan kapan jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat," kata Putu.
Politikus Partai Demokrat ini menilai dari awal pemerintah tidak siap dan menyepelekan virus tersebut. Anggota Komisi VI ini khawatir jika pandemi tidak berakhir secepat mungkin maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.
Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, kafe, bioskop dan lainnya. Paling terdampak, menurut dia, adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai-red) kepada masyarakat yang terdampak virus Corona," kata legislator asal daerah pemilihan Bali ini.
Namun, menurut dia, BLT itu masih tidak cukup. "Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK (pemutusan hubungan kerja-red) dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," ungkapnya.
Dia meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar atau kuli. Karena, lanjut dia, rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara.
"Pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona," ucapnya.
Putu juga menolak test COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Dia berpendapat, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test COVID-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).
"Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test COVID-19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara," tuturnya.
(dam)
Explore More