Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos

JAKARTA - Komisi VIII DPR mengajak kerja sama media massa terkait aduan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) saat pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah tidak kaku terkait dengan data penerima bansos dan terus memperbarui itu. (Baca juga: 8.882 Orang Terinfeksi Corona di Indonesia, 743 Wafat dan 1.107 Sembuh)

“Dalam raker dengan Mensos, kita memang minta semua energi yang ada sekarang tolong selamatkan perut rakyat dululah, kira-kira begitu. Jadi dari laporan Mensos, ada 200.000 sembako untuk Jakarta kemudian ada tambahan lagi bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta KK (kepala keluarga) jadi 20 juta KK, ada penambahan 4,8 juta KK. Ada juga yang dapat BLT (bantuan langsung tunai) di luar yang sudah dapat bansos dan bahan pokok tadi, ada BLT bagi yang mungkin yang kena PHK, ojek online, yang selama ini nggak miskin menjadi miskin,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat dihubungi, Minggu (26/4/2020).

Yandri melihat jumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak cukup. Untuk itu, dirinya meminta agar kepada Mensos, seluruh kepala daerah termasuk Presiden Joko Widodo untuk terus memperbarui data penerima bansos itu. Sehingga, perangkat desa seperti RT, RW dan kepala desa atau lurah tidak boleh menutup mata dan mengabaikan masyarakat yang belum menerima bantuan.

“Kalau itu belum cukup maka coba dana pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian pembangunan bandara, dermaga, jalan, perjalanan dinas dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu. Karena untuk masalah perut nggak bisa dinegosiasi atau ditunda-ditunda,” desaknya.

Terlebih, Wakil Ketua Umum PAN ini mendengar masih banyak masyarakat yang berhak tapi belum menerima. Ada kemungkinan mereka belum terdata karena, selama ini mereka mampu menghidupi keluarganya kemudian menjadi miskin akibat pandemi ini.

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan ini agar aktif melapor ke RT/RW setempat dan jangan lagi mengkaitkan dukungan politik masyarakat dengan bansos ini. Karena ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat.

“Kita mesti bersatu padu dituntut keikhhlasan, keterbukaan, tranparan, hilangkan dulu kepentingan politik ini masalah bangsa, masalah dunia sekarang,” pintanya.

Karena itu, dia menegaskan Komisi VIII DPR siap menjadi pusat aduan masyarakat terkait bansos ini, tentu saja bekerja sama dengan media untuk mengawasi bansos ini agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak pun mendapatkan secara merata.

“Jadi kalau ada masyarakat ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada,” tandasnya. kiswondari