Fraksi PAN Tolak Rencana Rapid Test Corona Anggota DPR Beserta Keluarga

JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku menolak rencana anggota DPR beserta keluarganya untuk dilakukan rapid test virus Corona. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan. Sehingga di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus Corona.

"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," ujar Anggota DPR asal PAN, Zainuddin Maliki saat dihubungi SINDOnews, Selasa (24/3/2020). (Baca juga: Dapat Keistimewaan Tes Corona, Anggota DPR Dinilai Lukai Hati Rakyat )

Zainuddin mengaku yakin ada perasaan tidak enak kepada teman-teman anggota dewan terhadap munculnya kebijakan ini. Terlebih, tes khusus ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR.

"Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," kata dia.

Atas dasar itu, Zainuddin menyarankan sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus Corona ini.

"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," ucapnya.

Menurut dia, agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut. (Baca juga: Prioritaskan Tenaga Medis dan Rakyat, PKS Minta Tes Corona Anggota DPR Dibatalkan)

"Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tandas dia.