DPR Ingatkan Relawan COVID-19 Perlu Diseleksi Ketat dan Diberi Insentif

JAKARTA - Komisi IX DPR mengingatkan agar para relawan yang membantu penanganan virus Corona (COVID-19) untuk diseleksi secara ketat, diberikan insentif serta jaminan saat menjalankan tugas. Baik relawan medis yang direkrut oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) maupun relawan non-medis yang direkrut Kementerian BUMN.

“Memang berdiri untuk ikut di barisan terdepan melawan penyebaran virus Corona, memang tidak mudah untuk merekrut dokter tersebut karena mereka sudah bertugas di berbagai rumah sakit yang ada. Maka tentu rekrutmennya itu lebih diarahkan pada fresh graduate atau mereka yang baru tamat dari universitas. Harus ada kerja sama yang baik antara IDI dengan universitas yang memiliki fakuktas kedokteran, dan dinas kesehatan yang ada,” kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Senin (23/3/2020).

Saleh menyarankan, agar IDI bisa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT) untuk merekrut paramedisnya serta Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait pendistribusiannya tenaga medis dengan melihat skala prioritas berdasarkan daerah penyebaran Corona. (Baca juga: Tim Medis Terlalu Lelah Tangani Pasien Corona, IDI Rekrut Dokter Relawan)

“Kita juga mengimbau pada alumni fakultas kedokteran dan juga tenaga medis lainnya untuk mau ikut serta program kemanusiaan karena Indonesia, bangsa ini sedang menanti kontribusi konkret dari mereka yang mengetahui ilmu di bidang ini. Karena ilmunya sangat spesifik di bidang kesehatan, dan mereka yang mengerti di bidang ini,” imbau Saleh. (Baca juga: IDI: Rekrutmen Dokter Relawan Diutamakan untuk Jakarta dan Wisma Atlet)

Saleh pun mengapresiasi Kementerian BUMN yang turut berpartisipasi dalam penyebaran virus Corona dengan melakukan perekrutan relawan. Pihaknya berharap relawan itu akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya karena memang faktanya, selain untuk pengobatan dan perawatan, penyebaran virus Corona ini dibutuhkan orang yang di luar keahlian kesehatan.

“Katakanlah orang untuk memantau aktivitas masyarakat, sejauh ini ada imbauan masyarakat untuk melakukan social distancing, menjaga jarak dalam interaksi sosial. Relawan bisa ditempatkan untuk mengawasi sehingga orang itu tidak berkerumun di tempat keramaian,” paparnya.

Selain itu, mereka juga dibutuhkan untuk hal-hal umum yang diperlukan. Apakah di ruang isolasi atau observasi bagi pasien yang dirawat atau diobservasi. ”Termasuk menyiapkan makanannya dan segala kebutuhan serta hal-hal menyangkut proses yang membantu kita membantu melawan virus Corona,” tambah Saleh.

Soal seleksi yang perlu diperketat, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR ini yakin mereka mempunyai standar dan sudah mengetahui kebutuhannya. Sehingga, mereka akan lebih mudah untuk mencari para relawan sesuai dengan kebutuhan dan juga posisi yang diperlukan.

“Kalau mereka sudah tahu kebutuhannya tentu mudah untuk mencari orang untuk menempati posisi yang diperlukan. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan dalam seleksi itu dapat dilakukan,” ujarnya.

Soal jaminan kesehatan, Saleh mengakui pekerjaan ini memang berisiko. Untuk itu, pemerintah harus juga memberikan insentif dan juga keperluan yang dibutuhkan para relawan saat mereka bekerja di situ. Terlebih, Presiden Jokowi juga akan memberikan insentif tambahan bagi para tenaga medis. “Bagi dokter umum Rp15 juta, kemudian perawat dan bidan Rp7,5 juta, tim medis lain Rp5 juta. Karena kan tidak mudah,” ucapnya

Namun demikian, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini meyakini mereka yang mendaftar menjadi relawan ini adalah berdasarkan kerelaan dan keinginan mereka menjalankan misi kemanusiaan.

“Di samping itu, yang direkrut ini saya dengar banyak kelompok masyarakat yang membangun fasilitas relawan untuk bekerja di bidang ini. Tentu itu didasarkan atas kerelaan tidak berharap pada sesuatu, tapi lebih pada keinginan untuk membantu,” tandasnya.