Waspada Corona, TNI-Polri Dibantu Satpol PP Diminta Bubarkan Kerumunan Massa
Senin, 23 Maret 2020 - 16:32 WIB
Waspada Corona, TNI-Polri Dibantu Satpol PP Diminta Bubarkan Kerumunan Massa
A
A
A
JAKARTA - Sikap tegas rupanya akan diterapkan pemerintah untuk mencegah meluasnya wabah Virus Corona atau COVID-19, khususnya terhadap kegiatan masyarakat yang menghadirkan banyak kerumunan orang.
(Baca juga: Politikus PDIP Sebut Pemerintah Masih Lamban Atasi Virus Corona)
Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, cara itu terpaksa ditempuh pemerintah karena meski sudah diterapkan social distancing atau jaga jarak aman, namun sejumlah pihak masih belum mengindahkan dan membuat kegiatan perkumpulan massa.
"Maka kemarin rapat gugus tugas jam 12.00 sampai jam 14.30 itu memutuskan agar TNI dan Polri ikut turun tangan secara selektif, dibantu satpol PP di daerah-daerah untuk melakukan pembubaran kerumunan-kerumunan orang," kata Mahfud, Senin (23/3/2020).
Mahfud mengaku tak menampik, langkah tegas pemerintah ini akan menimbulkan pro kontra dan kritik dari sejumlah masyarakat. Menurut dia, bahkan ada pihak-pihak yang mendorong lebih baik pemerintah menerapkan kebijakan lockdown.
Ia melihat, dengan diterapkan lockdown terbatas saja, terjadi keributan yang luar biasa dari pengguna transportasi massal. "Ketika ada misalnya perintah mengurangi kerja di kantor, itu kan juga sudah banyak orang mengeluh juga," tandasnya.
(Baca juga: Politikus PDIP Sebut Pemerintah Masih Lamban Atasi Virus Corona)
Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, cara itu terpaksa ditempuh pemerintah karena meski sudah diterapkan social distancing atau jaga jarak aman, namun sejumlah pihak masih belum mengindahkan dan membuat kegiatan perkumpulan massa.
"Maka kemarin rapat gugus tugas jam 12.00 sampai jam 14.30 itu memutuskan agar TNI dan Polri ikut turun tangan secara selektif, dibantu satpol PP di daerah-daerah untuk melakukan pembubaran kerumunan-kerumunan orang," kata Mahfud, Senin (23/3/2020).
Mahfud mengaku tak menampik, langkah tegas pemerintah ini akan menimbulkan pro kontra dan kritik dari sejumlah masyarakat. Menurut dia, bahkan ada pihak-pihak yang mendorong lebih baik pemerintah menerapkan kebijakan lockdown.
Ia melihat, dengan diterapkan lockdown terbatas saja, terjadi keributan yang luar biasa dari pengguna transportasi massal. "Ketika ada misalnya perintah mengurangi kerja di kantor, itu kan juga sudah banyak orang mengeluh juga," tandasnya.
(maf)
