Pengamat Nilai TNI, Polri dan BIN Konsisten Tangani Wabah Corona
Rabu, 15 April 2020 - 17:07 WIB
loading...
institusi TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai konsisten dalam menanggulangi penyebaran virus Corona. Foto/Dok. Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Kerja keras institusi TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menanggulangi penyebaran virus Corona (COVID-19) diapresiasi sejumlah kalangan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas. Hanya TNI, BIN, dan Polri yang kerjanya lebih kelihatan dan konsisten. ”Sejauh ini semua kementerian dan lembaga negara ikut sibuk menangani wabah Corona. Tetapi apakah semua kementerian bekerja efektif dan tepat sasaran? Ini pertanyaan yang muncul di lapangan,” tanyanya.
Pendapat Poyuono didukung analis politik yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Menurut Boni, masyarakat melihat dengan gamblang bahwa BIN, TNI, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini.
Dia mengakui, kementerian-kementerian lain juga ikut terlibat dalam perang melawan Corona, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan. “Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat, dan bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri,” tegas doktor filsafat lulusan dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.
Boni menambahkan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan. Artinya, perlu scenario planning yang akurat dan matang. Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara yang terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.
”Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak solid,” tegas bekas inisiator relawan Jokowi pada Pilpres 2014 tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas. Hanya TNI, BIN, dan Polri yang kerjanya lebih kelihatan dan konsisten. ”Sejauh ini semua kementerian dan lembaga negara ikut sibuk menangani wabah Corona. Tetapi apakah semua kementerian bekerja efektif dan tepat sasaran? Ini pertanyaan yang muncul di lapangan,” tanyanya.
Pendapat Poyuono didukung analis politik yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Menurut Boni, masyarakat melihat dengan gamblang bahwa BIN, TNI, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini.
Dia mengakui, kementerian-kementerian lain juga ikut terlibat dalam perang melawan Corona, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan. “Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat, dan bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri,” tegas doktor filsafat lulusan dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.
Boni menambahkan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan. Artinya, perlu scenario planning yang akurat dan matang. Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara yang terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.
”Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak solid,” tegas bekas inisiator relawan Jokowi pada Pilpres 2014 tersebut.
(cip)
Lihat Juga :
