Korban Corona Melonjak, PKS Desak Jokowi Lakukan Lockcdown Parsial
Minggu, 15 Maret 2020 - 00:12 WIB
Korban Corona Melonjak, PKS Desak Jokowi Lakukan Lockcdown Parsial
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong agar Pemerintah melakukan kebijakan mengunci akses masuk negara secara sebagian atau lockdown secara parsial.
"Kalau kita amati tren kasus COVID-19 di Indonesia, terlihat terjadi lonjakan deret ukur bahkan eksponensial beberapa hari ini. Saya berharap Presiden Joko Widodo segera melakukan mitigasi dengan cepat dengan menetapkan lockdown parsial khususnya untuk daerah-daerah yang sudah terpapar COVID-19," kata Sohibul Iman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (14/3/2020).
Menurut Sohibul, langkah itu penting dilakukan untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran COVID-19 agar tidak terlalu meluas ke berbagai daerah yang lain yang belum terpapar.
"Harus ada tindakan cepat untuk melokalisir dan memitigasi penyebaran ini. Jabodetabek dan daerah-daeeah destinasi wisata yang eksposure interaksi dengan wisatawan asing terutama dari Tiongkok harus menjadi prioritas pemerintah," tandasnya. (Baca juga: Sebelum Positif Corona, Menhub Budi Karya Sempat Sesak Napas )
Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyoroti transparansi penanganan COVID-19. Dia tidak sependapat dengan sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui tidak merilis semua data tentang Corona agar rakyat tidak panik, terutama data terkait jejak perjalanan pasien positif COVID-19.
Sohibul menilai kebijakan transparansi dengan membuka data tidak ada kaitannya dengan terjadinya kepanikan. Justru di era media sosial ini, sikap transparan dari pemerintah akan membuat rakyat lebih waspada dan proaktif untuk ikut serta melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 lebih awal.
"Sebaliknya, sikap kurang transparan pemerintah justru menimbulkan kegalauan di masyarakat karena mereka juga punya akses informasi yang lain sehingga menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya. (Baca juga: Jumlah Positif Corona Bertambah Menjadi 96 Orang )
Apalagi, lanjut Sohibul, ketika pemerintah tidak transparan, di saat yang sama meminta masyarakat tidak panik namun di sisi lain para elite justru terlihat mulai melindungi diri dan kantor-kantornya dengan prosedur-prosedur pengamanan yang tidak biasa menjadikan rakyat makin curiga.
"Lho ada apa ini? Justru rakyat akan semakin panik melihat inkonsistensi pemerintah ini. Rakyat butuh kejujuran, keterbukaan dan keteladanan dari para pemimpinnya. Sehingga rakyat bisa percaya diri menghadapi wabah ini," ujarnya.
Tidak lupa, Sohibul Iman juga mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersikap proporsional. Tetap waspada, jaga diri, tanpa harus bersikap panik yang berlebihan. "Tetap waspada, jangan panik!" katanya.
"Kalau kita amati tren kasus COVID-19 di Indonesia, terlihat terjadi lonjakan deret ukur bahkan eksponensial beberapa hari ini. Saya berharap Presiden Joko Widodo segera melakukan mitigasi dengan cepat dengan menetapkan lockdown parsial khususnya untuk daerah-daerah yang sudah terpapar COVID-19," kata Sohibul Iman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (14/3/2020).
Menurut Sohibul, langkah itu penting dilakukan untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran COVID-19 agar tidak terlalu meluas ke berbagai daerah yang lain yang belum terpapar.
"Harus ada tindakan cepat untuk melokalisir dan memitigasi penyebaran ini. Jabodetabek dan daerah-daeeah destinasi wisata yang eksposure interaksi dengan wisatawan asing terutama dari Tiongkok harus menjadi prioritas pemerintah," tandasnya. (Baca juga: Sebelum Positif Corona, Menhub Budi Karya Sempat Sesak Napas )
Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyoroti transparansi penanganan COVID-19. Dia tidak sependapat dengan sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui tidak merilis semua data tentang Corona agar rakyat tidak panik, terutama data terkait jejak perjalanan pasien positif COVID-19.
Sohibul menilai kebijakan transparansi dengan membuka data tidak ada kaitannya dengan terjadinya kepanikan. Justru di era media sosial ini, sikap transparan dari pemerintah akan membuat rakyat lebih waspada dan proaktif untuk ikut serta melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 lebih awal.
"Sebaliknya, sikap kurang transparan pemerintah justru menimbulkan kegalauan di masyarakat karena mereka juga punya akses informasi yang lain sehingga menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya. (Baca juga: Jumlah Positif Corona Bertambah Menjadi 96 Orang )
Apalagi, lanjut Sohibul, ketika pemerintah tidak transparan, di saat yang sama meminta masyarakat tidak panik namun di sisi lain para elite justru terlihat mulai melindungi diri dan kantor-kantornya dengan prosedur-prosedur pengamanan yang tidak biasa menjadikan rakyat makin curiga.
"Lho ada apa ini? Justru rakyat akan semakin panik melihat inkonsistensi pemerintah ini. Rakyat butuh kejujuran, keterbukaan dan keteladanan dari para pemimpinnya. Sehingga rakyat bisa percaya diri menghadapi wabah ini," ujarnya.
Tidak lupa, Sohibul Iman juga mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersikap proporsional. Tetap waspada, jaga diri, tanpa harus bersikap panik yang berlebihan. "Tetap waspada, jangan panik!" katanya.
(mhd)
