Fadli Zon Terpilih Kembali Pimpin DPN HKTI
Fadli Zon Terpilih Kembali Pimpin DPN HKTI
A
A
A
JAKARTA - Fadli Zon secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) dalam Musyawarah Nasional IX HKTI.
Musyawarah Nasional (Munas) HKTI digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Munas kali ini mengangkat tema Sinergi untuk Daulat Pangan.
Dalam Munas yang dihadiri oleh 26 DPD (Dewan Perwakilan Daerah) HKTI itu, seluruh peserta selain menerima laporan pertanggungjawaban Fadli sebagai Ketua Umum DPN HKTI periode 2015-2020, secara bulat juga mencalonkan dan memilihnya kembali untuk menjadi Ketua Umum DPN HKTI Periode 2020-2025.
Sebagai catatan, pada 2015 Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Umum DPN HKTI menggantikan Prabowo Subianto.
Dua puluh enam DPD yang hadir adalah DPD Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Dalam pidatonya, Fadli menyampaikan di tengah situasi sulit seperti sekarang butuh kerja sama berbagai pihak untuk mendorong kemajuan petani dan sektor pertanian.
"Dahulu, saat krisis 1997/1998, sektor pertanian masih bisa menjadi bemper penahan krisis. Namun, kini situasinya telah berbeda. Berbagai komoditas pertanian yang saat krisis 1998 dulu bisa jadi bantalan penahan krisis, kini harganya malah jatuh," tutur Fadli dalam siaran persnya, Jumat (13/3/2020).
Begitu juga dengan sektor perdesaan. Dahulu, kata dia, desa bisa menjadi bantalan krisis. Banyak orang bisa kembali desa dan membuka usaha saat kehilangan pekerjaan di kota. "Kini daya dukung desa dipertanyakan. Jatuhnya harga komoditas pertanian, serta rusaknya infrastruktur produksi di perdesaan, membuat desa tak lagi bisa dijadikan bantal penahan krisis," tutur anggota DPR ini.
Fadli menyampaikan butuh kerja sama untuk memajukan petani. Masalahnya, kata dia, dalam sepuluh tahun terakhir HKTI sendiri dilanda perpecahan. Terjadi dualisme kepengurusan. Namun, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir HKTI, yang memberi mandat kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk menjajaki proses rekonsiliasi, saat ini sedang dilakukan penjajakan reunifikasi HKTI.
“Dualisme kepengurusan selama ini telah menyulitkan sejumlah pengurus HKTI di daerah. Akhirnya jadi kurang optimal dalam membantu para petani. Demi kemaslahatan kaum tani, kita berharap bisa ada reunifikasi. Motifnya harus untuk petani, bukan untuk kepentingan politik pragmatis,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Menurut dia, pembahasan mengenai reunifikasi ini dibuka guna mengembalikan soliditas HKTI dalam mendukung kemajuan petani dan pertanian Indonesia.
Musyawarah Nasional (Munas) HKTI digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Munas kali ini mengangkat tema Sinergi untuk Daulat Pangan.
Dalam Munas yang dihadiri oleh 26 DPD (Dewan Perwakilan Daerah) HKTI itu, seluruh peserta selain menerima laporan pertanggungjawaban Fadli sebagai Ketua Umum DPN HKTI periode 2015-2020, secara bulat juga mencalonkan dan memilihnya kembali untuk menjadi Ketua Umum DPN HKTI Periode 2020-2025.
Sebagai catatan, pada 2015 Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Umum DPN HKTI menggantikan Prabowo Subianto.
Dua puluh enam DPD yang hadir adalah DPD Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Dalam pidatonya, Fadli menyampaikan di tengah situasi sulit seperti sekarang butuh kerja sama berbagai pihak untuk mendorong kemajuan petani dan sektor pertanian.
"Dahulu, saat krisis 1997/1998, sektor pertanian masih bisa menjadi bemper penahan krisis. Namun, kini situasinya telah berbeda. Berbagai komoditas pertanian yang saat krisis 1998 dulu bisa jadi bantalan penahan krisis, kini harganya malah jatuh," tutur Fadli dalam siaran persnya, Jumat (13/3/2020).
Begitu juga dengan sektor perdesaan. Dahulu, kata dia, desa bisa menjadi bantalan krisis. Banyak orang bisa kembali desa dan membuka usaha saat kehilangan pekerjaan di kota. "Kini daya dukung desa dipertanyakan. Jatuhnya harga komoditas pertanian, serta rusaknya infrastruktur produksi di perdesaan, membuat desa tak lagi bisa dijadikan bantal penahan krisis," tutur anggota DPR ini.
Fadli menyampaikan butuh kerja sama untuk memajukan petani. Masalahnya, kata dia, dalam sepuluh tahun terakhir HKTI sendiri dilanda perpecahan. Terjadi dualisme kepengurusan. Namun, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir HKTI, yang memberi mandat kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk menjajaki proses rekonsiliasi, saat ini sedang dilakukan penjajakan reunifikasi HKTI.
“Dualisme kepengurusan selama ini telah menyulitkan sejumlah pengurus HKTI di daerah. Akhirnya jadi kurang optimal dalam membantu para petani. Demi kemaslahatan kaum tani, kita berharap bisa ada reunifikasi. Motifnya harus untuk petani, bukan untuk kepentingan politik pragmatis,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Menurut dia, pembahasan mengenai reunifikasi ini dibuka guna mengembalikan soliditas HKTI dalam mendukung kemajuan petani dan pertanian Indonesia.
(dam)
Explore More